Sofyan Djalil: Satu Data Lahan Baku Sawah Dirilis 1 Desember 2019

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sofyan Djalil tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Sofyan Djalil tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan empat instansi pemerintah sementara ini telah menyepakati data bersama terkait total luas lahan baku sawah di Indonesia. Sofyan mengatakan, luas lahan yang mencapai 7,1 juta hektare yang ditetapkan pada 2018 akan mengalami penambahan.

    “Mudah-mudahan 1 Desember 2019 bisa kami keluarkan data koreksinya,” kata Sofyan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kantor Kementerian Agraria di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019. Adapun empat instansi tersebut yaitu Kementerian Agraria, Kementan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

    Semasa kepemimpinan Menteri Pertanian sebelumnya, Amran Sulaiman, persoalan data ini menjadi polemik karena adanya perbedaan di antara keempat instansi ini. "Kemarin data yg diambil BPS, BIG, dan BPN (Badan Pertanahan Nasional), ternyata setelah dicek 92 persen sampel yang diambil salah," kata Amran saat sambutan serah terima jabatan Menteri Pertanian, di Kantor Kementan, Jumat, 25 Oktober 2019. 

    Sehingga, Syahrul yang mengganti Amran pun langsung bersafari ke sejumlah instansi pemerintahan untuk melakukan perbaikan data. Dua hari lalu, Selasa, 29 Oktober 2019, Syahrul mengunjungi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat. Saat itu, keduanya menargetkan masalah data sawah ini akan rampung dalam kurun waktu 100 hari.

    Sofyan menjelaskan, perbedaan data awalnya muncul karena penggunaan citra satelit dengan resolusi tinggi dengan skala 1 berbanding 5000. Resolusi yang tinggi ternyata justru menimbulkan deviasi yang lebih besar. Sehingga, verifikasi pun dilakukan oleh Kementerian Agraria di lapangan.

    Sehingga saat ini, Kementerian Agraria telah menyelesaikan verifikasi data di 20 provinsi lumbung padi nasional. Beberapa daerah penghasil beras lainnya, selain lumbung padi nasional, juga akan diverifikasi sebelum nantinya diumumkan pada 1 Desember 2019.

    Dalam kesempatan yang sama, Syahrul mengatakan pembaruan data laus lahan baku sawah sebenarnya dilakukan setiap tahun. Namun karena terjadi perbedaan data akibat resolusi citra satelit yang digunakan tersebut, maka verifikasi bersama dilakukan. "Tapi data yang sudah clear, ga perlu digubris lagi, hanya data yang merah (belum terverifikasi) yang butuh turun ke lapangan," kata dia.

    Meski telah bertandang ke BPS dan Kementerian Agraria, Syahrul ternyata masih akan "keliling-keliling." Setelah ini, Ia akan bertandang ke kantor Menteri Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah, Teten Masduki dan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto.

    Salah satunya agenda pertemuan masih soal data luas lahan baku sawah ini. "Kami memang harus menyatu," ujar Syahrul.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.