TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA Jahja Setiaatmadja mengungkapkan beberapa keluhan yang didapat dari para pengusaha saat mengikuti forum CEO Networking 2019 di Hotel Ritz Charlton, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober 2019. Salah satunya terkait lambannya pemerintah dalam mengambil keputusan penting.
Jahja mencontohkan salah satunya adalah ketika Indonesia tak kebagian adanya relokasi 94 industri dari Cina. Dia menerima kabar bahwa keengganan para pengusaha merelokasi usahanya ke Indonesia karena kebijakan pemerintah yang melarang masuknya mesin bekas dari negara asal industri ke Indonesia.
"Setelah saya konfirmasi ke pengusaha, ada satu hal yang very simple yakni mesin bekas tidak boleh masuk untuk new investment. Nah itu aja sudah menutup pintu untuk semuanya," kata Jahja dalam acara tersebut, Kamis 31 Oktober 2019.
Keluhan itu disampaikan oleh Jahja menanggapi pemaparan tiga narasumber dalam acara CEO Networking 2019 yang digelar guna memperingati Hari Ulang Tahun Pasar Modal ke 82. Tiga narasumber tersebut ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.
Karena itu, menurut Jahja, segera mengakomodasi adanya persoalan ini dengan menerbitkan kebijakan yang lebih sesuai. Selain itu, pemerintah mesti cepat dalam merespons adanya perubahan yang termasuk terkait kebijakan.
Kemudian, hal lain yang dikeluhkan oleh pengusaha menurut Jahja terkait peraturan ketenagakerjaan. Dia mengatakan aturan ketenagakerjaan perlu menjadi prioritas pemerintah, supaya ramah tidak hanya bagi pekerja tetapi juga para pengusaha. Sehingga investor menjadi lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.
Hal lain yang juga dikeluhkan oleh pengusaha adalah mengenai perizinan. Khususnya adalah perizinan yang berada di level pemerintah daerah. Misalnya, ketika pengusaha ingin mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa membutuhkan waktu bahkan hingga 1,5 tahun. "Kalau dari pusat semua sudah diatur dengan baik, tetapi waktu ke daerah masih banyak permasalahan perizinan. Birokrasi berlapis-lapis masih kerap terjadi, diharapkan ini jadi concern utama pemerintah," tutur Jahja.
