Genjot Ekspor Pesawat, PT DI Butuh Fasilitas Nota Kredit

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat N250 karya Presiden RI ketiga, BJ Habibie di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Rabu, 11 September 2019.  N-250 adalah pesawat penumpang sipil (airliner) regional komuter turboprop rancangan asli IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. TEMPO/Prima Mulia

    Pesawat N250 karya Presiden RI ketiga, BJ Habibie di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Rabu, 11 September 2019. N-250 adalah pesawat penumpang sipil (airliner) regional komuter turboprop rancangan asli IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung-Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PT DI, Elfien Goentoro, mengatakan membutuhkan fasilitas buyers credit note agar entitasnya bisa lebih kompetitif. Dia optimistis fasilitas itu bisa menunjang penjualan pesawatnya, terutama untuk bersaing di pasar ekspor. “Ada beberapa order yang jujur saja kami sampaikan, gagal kami tanda tangan kontrak walaupun sudah melakukan kesepakatan komitmen awal karena ini,” kata dia di kantornya, Rabu, 30 November 2019.

    Buyers credit note yang dimaksudkan Elfien adalah nota kredit yang berarti alat bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit (retur penjualan) atau pengurangan/penurunan harga pada invoice karena ada barang yang rusak atau kualitas yang tidak sesuai dengan pesanan. Dengan adanya nota kredit, pembeli bisa mengembalikan atas perjanjian dari transaksi yang terjalin. Nota kredit dibuat oleh pihak penjual dan dikirimkan kepada pihak pembeli.

    Elfien mengatakan fasilitas tersebut cukup signifikan menjadi faktor terlaksananya komitmen transaksi. Apalagi Dirgantara bermain di produksi pesawat penumpang berukuran kecil yang persaingannya tak kalah sengit. “Lawan kami itu seperti Airbus. Mereka menyediakan pendanaan buyers kredit yang cukup. Risikonya, bisa terserobot karena permasalahan pendanaan,” kata dia.

    Bukan hanya dari sisi produsen, Elfien mengatakan konsumen juga menginginkan adanya nota kredit. PT Dirgantara saat ini sedang mengupayakan fasilitas buyers kredit untuk memperoleh kontrak pemesanan pesawat CN235 dari Senegal. Dia mengklaim pembicaraan pendanaan tinggal tahap finalisasi dan diharapkan rampung pada tahun depan.

    Selain Senegal, menurut Elfien, Filipina termasuk salah satu negara yang sedang menunggu adanya fasilitas nota kredit tersebut. Filipina berniat memesan enam unit pesawat NC212i buatan PT Dirgantara. “Untuk itu, kami berharap LPEI (Indonesia Eximbank) bisa men-support buyers kredit,” kata dia. “Yang kami butuhkan buyers kredit karena akan sangat mendukung penjualan pesawat.”

    Senior Vice President I Indonesia Eximbank, Yadi Jaya Ruchandi, mengatakan lembaganya belum punya pengalaman mengeksekusi fasilitas buyers kredit. “Kami sedang penjajakan. Kami sekarang sedang menegosiasi dengan pemerintah Senegal untuk mengambil alih existing fasilitas buyers kredit,” ujarnya.

    Dia berharap pemerintah Senegal bisa menambah jumlah order pesawat PT Dirgantara Indonesia. “Mudah-mudahan bisa kami implementasikan dalam waktu singkat,” kata Yadi.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Harjanto, menuturkan Kementerian Perindustrian merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan ekspor. “Kami rekomendasinya seperti itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu yang belum kita tackle adalah pembiayaan,” ujarnya. “Pembiayaan untuk industri supaya kita bisa meningkatkan produktivitas.”

    Menurut Harjanto, Indonesia saat ini sedang mengalami defisit neraca perdagangan, sehingga dibutuhkan upaya untuk mendongkrak ekspor. “Secara overall kan defisit neraca keuangan, meskipun di sektor manufaktur surplus,” kata dia. Harjanto menambahkan, salah satu upaya untuk menggenjot industri manufaktur adalah melalui pembiayaan. “Pembiayaan ekspor sudah ada, tapi ini masih kurang.”

    ANDI IBNU 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.