Sri Mulyani Bayar Dana Talangan BPJS Kesehatan Rp 14 T

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi Jilid I tahun 2015-2019 dan Jilid II periode 2019-2024. (Instagram@smindrawati)

    Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi Jilid I tahun 2015-2019 dan Jilid II periode 2019-2024. (Instagram@smindrawati)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal segera membayar dana talangan bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dana yang dibayarkan tersebut merupakan pelunasan atas iuran bagi peserta, setelah pemerintah menetapkan kenaikkan dana iuran pada semua kelas per Agustus 2019.

    Menurut perhitungan Sri Mulyani, dana talangan yang bakal dibayarkan kepada BPJS tersebut sekitar Rp 14 triliun. "Nanti kami akan lihat lagi karena, pemerintah juga akan bayar bagi penerima di daerah," kata Sri Mulyani ditemui di Hotel Ritz-Charlton, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober 2019.

    Merujuk Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang mengatur jaminan kesehatan, pemerintah resmi menaikkan iuran bagi kepesertaan BPJS Kesehatan. Tak terkecuali bagi masyarakat miskin yang masuk sebagai peserta PBI.

    Besaran iuran bagi peserta PBI tersebut meningkat dari semula Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu. Beleid soal kebijakan kenaikan iuran tersebut telah diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 24 Oktober 2019.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah saat ini tengah mendiskusikan besaran beban dana talangan untuk menutup kenaikan iuran tersebut. Diskusi tersebut dilakukan secara lintas kementerian.

    "Kami hitung dulu beban talangan yang harus dibayar supaya semua sama. Kami diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, seperti apa persisnya regulasinya," kata Askolani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 30 Oktober 2019.

    Kementerian Keuangan sebelumnya juga pernah menghitung beban dana talangan yang mesti dibayarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlahnya mencapai Rp 9,2 triliun sebagai akibat kenaikan dana iuran selama lima bulan sejak Agustus sampai Desember 2019.

    Hal ini disampaikan oleh bekas Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo pada awal Oktober 2019. Angka itu didapatkan lewat menghitung selisih besaran iuran sebelumnya dengan besaran iuran BPJS Kesehatan yang telah naik, lalu dikalikan dengan jumlah peserta penerima bantuan PBI sebanyak 132 juta jiwa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.