TEMPO.CO, Jakarta - Twitter Inc memutuskan melarang iklan politik di platform mikroblog tersebut mulai November dan berlaku secara global.
"Kami memutuskan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global," kata CEO Twitter Jack Dorsey dalam sebuah cuitan, yang kini sudah dihapus, dikutip dari Reuters, Kamis, 31 Oktober 2019.
Dorsey beralasan pesan politik sewajarnya diperoleh, bukan dibeli. Twitter belum berkomentar mengenai kabar iklan politik ini.
Dorsey menilai iklan berbayar terkesan memaksakan "pesan politik ke orang-orang" yang dapat berakibat pada "risiko penting terhadap politik, yaitu dapat digunakan untuk mempengaruhi pemungutan suara dan akan berakibat pada kehidupan jutaan orang".
Twitter menilai iklan politik akan berseberangan dengan usaha mereka untuk memerangi informasi yang menyesatkan.
Baca Juga:
"Jika seseorang membayar kami untuk menargetkan dan memaksa orang untuk melihat iklan politik mereka, artinya, mereka bisa mengatakan apa pun yang mereka mau".
Kebijakan yang diambil Twitter bertolak belakang dengan Facebook yang justru tidak ingin menghalangi iklan politik di jejaring sosial tersebut.
