TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons rencana penambahan dua provinsi baru di Papua. Dia mengatakan masih menunggu langkah legal terkait pemekaran Papau itu, untuk nantinya diimplikasikan pada anggaran.
Namun, Menkeu belum bisa memastikan apakah pemekaran Papua itu bisa menggunakan anggaran tahun ini atau tidak. "Saya tidak tahu (bisa seberapa cepat), anggaran 2019 kan tinggal dua bulan lagi. Dari sisi seberapa politik itu diterjemahkan dalam hukum dan kemudian membentuk pemerintahan baru dan konsekuensinya," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Menurut Sri Mulyani, dalam hal pemekaran Papua, sebenarnya tidak harus semua baru. Karena kata dia, dari sisi gedung pemerintah dan lain-lain bisa menggunakan yang sudah ada. "Setelah itu bertahap bisa dipenuhi," kata dia.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kemungkinan ada dua povinsi baru di Papua. "Ya itu tadi pemekaran. Jadi membuka mungkin dibuka provinsi baru di sana. Mungkin ditambah dua gitu, ya," kata Mahfud di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Mahfud mengatakan, kepastian pemekaran wilayahnya akan dianalisis terlebih dulu. Harus dipastikan di mana saja kantong-kantong penduduknya, dan bagaimana membuat asimilasi orang gunung dan orang pantai.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Ketum Projo Budi Arie Sebut Prabowo Bisa Jembatani Jokowi dan Megawati
-
Tony Blair Temui Jokowi, Bahas Rencana Investasi Energi di IKN
-
Presiden Jokowi Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Libatkan Kementerian dan Lembaga
-
Gibran Berharap Jokowi Bisa Bertemu Megawati, Hasto Singgung Kebohongan Sebelum Pilpres
-
Beda Pendapat Ketum Projo dan Gibran soal Wacana Jokowi Bertemu Mega
-
Tim Cook Bertemu Jokowi, Anak Pekerja Galangan Kapal yang Jadi CEO Apple
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Ketum Projo Budi Arie Sebut Prabowo Bisa Jembatani Jokowi dan Megawati
38 menit lalu
Ketua Umum Projo Budi Arie mengatakan baik pertemuan Jokowi-Megawati maupun Prabowo-Megawati merupakan hal yang baik bagi persatuan.
Tony Blair Temui Jokowi, Bahas Rencana Investasi Energi di IKN
1 jam lalu
Jokowi dan Tony Blair mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan hari ini.
Presiden Jokowi Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Libatkan Kementerian dan Lembaga
2 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjelaskan satuan tugas kali ini akan bersifat menyeluruh untuk mengatasi permasalahan judi online.
Gibran Berharap Jokowi Bisa Bertemu Megawati, Hasto Singgung Kebohongan Sebelum Pilpres
2 jam lalu
Sekretaris Jenderal DIP Hasto Kristiyanto membalas pernyataan Gibran berharap masih ada peluang untuk mempertemukan Jokowi, dengan Ketua Umum PDIP Megawati
Beda Pendapat Ketum Projo dan Gibran soal Wacana Jokowi Bertemu Mega
3 jam lalu
Gibran berharap masih ada peluang untuk pertemuan Jokowi dan Megawati. Sementara Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi meragukan pertemuan tersebut.
Tim Cook Bertemu Jokowi, Anak Pekerja Galangan Kapal yang Jadi CEO Apple
3 jam lalu
Tim Cook melakukan kunjungan ke istana negara bertemu Presiden Jokowi. Ini profil anak pekerja galangan kapal yang menjadi CEP Apple.
Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua
3 jam lalu
TNI membantah menetapkan wilayah di Papua, khususnya Paniai sebagai kawasan peperangan atau zona operasi khusus militer.
TPNPB-OPM Bunuh Polisi, Kapolda: Kami Tak Akan Biarkan Mereka Bikin Kejahatan di Tanah Papua
4 jam lalu
Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan tidak akan membiarkan TPNPB-OPM melakukan kejahatan di Papua.
Bos Apple Tim Cook Bertemu Jokowi Jadi Perhatian Media Internasional
4 jam lalu
Sejumlah media internasional memberi perhatian pada pertemuan Presiden Jokowi dengan bos Apple Tim Cook di Istana Merdeka Jakarta.
Pertemuan Mega-Jokowi: Gibran Bilang Silaturahmi Kok Dilarang, Hasto PDIP Respons Begini
4 jam lalu
Gibran mendorong pertemuan antara Mega dan Jokowi. Kata Gibran, "Silaturahmi kok dilarang." Hasto lantas respons begini.