TEMPO.CO, Jakarta - Senior Researcher PT Bursa Efek Indonesia atau BEI Poltak Hotradero mengatakan portofolio investasi Indonesia saat ini masih lebih menarik ketimbang negara-negara pesaingnya di ASEAN, yakni Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia. Menurut dia, kondisi ini salah satunya didukung oleh imbal hasil atau yield yang masih terjaga.
"Imbal hasil terhadap tingkat inflasi masih positif. Dibandingkan negara lain, seperti Vietnam, Malaysia, mereka lawan inflasi aja enggak bisa," ujar Poltak dalam diskusi bertajuk Economic Outlook di Balai Kartini, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019.
Sejak beberapa tahun belakangan, Indonesia berhasil menjaga tingkat inflasinya di level 3 persen. Adapun tahun depan, Poltak memprediksi angka inflasi Indonesia juga masih belum bergerak di level tersebut.
Portofolio investasi akan mempengaruhi bonds dan obligasi korporasi. Menurut Poltak, di tengah kondisi perang dagang yang mengakibatkan 37 negara mengoreksi tingkat pertumbuhannya, penerbitan bonds atau surat utang dan obligasi atau surat berharga di Indonesia tahun depan akan moncer. "Bonds dan obligasi korporasi akan menarik tahun depan," tuturnya.
Untuk menjaga portofolio investiasinya, Indonesia bukan cuma mesti menjaga inflasi, tapi juga membenahi berbagai sektor. Salah satunya pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Poltak menilai, saat ini pengelolaan APBN Indonesia sudah cukup kredibel. "Investasi portofolio mungkin menjadi berkat dan harapan, karena tadi tingkat inflasi terkendali, APBN juga cukup kredibel," tuturnya.
Meski begitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap ingin menggenjot pertumbuhan investasi di dalam negeri. Sebelumnya memberi waktu sebulan kepada para menteri/kepala lembaga untuk mengumpulkan regulasi yang menghambat investasi.
"Tolong dilihat di setiap kementerian, aturan yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," katanya saat membuka Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019.
Ia menyebutkan, di negara ini terlalu banyak regulasi atau aturan. "Sudah saya sampaikan berkali-kali, baik UU, Perpres, Permen, peraturan peraturan yang lainnya, termasuk di daerah," kata Jokowi.
Jokowi meminta Mendagri menggarisbawahi hal itu karena hingga kini masih banyak perda, pergub, dan perbup, yang tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya. "Tolong dilihat di setiap kementerian apa yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," tuturnya.
ANTARA
