TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji akan memberantas praktik pungutan liar yang masih ada di sektor perikanan. Janji tersebut disampaikan di depan para pengusaha perikanan, agar kapasitas produksi mereka bisa semakin baik dan ekspor pun semakin meningkat.
“Saya akan kasih tempat bagi anda seluas-luasnya, tanpa khawatir pungli,” kata Edhy saat bertemu para pengusaha di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Rachman, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, 29 Oktober 2019. Namun Edhy tidak menjelaskan sektor mana saja yang masih ada praktik pungli.
Edhy hanya mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri perikanan ini. Ia bercerita saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Australia saat masih menjabat sebagai Ketua Komisi Perikanan DPR 2014-2019. Edhy dan rombongan datang ke Australia yang hanya memproduksi 500 ribu ton ikan per tahun.
Kala itu, kata Edhy, pihak Australia sempat minder menerima Indonesia. Lantaran, produksi ikan dalam negeri Indonesia sudah mencapai 11 juta ton per tahun. Tapi saat itu, Edhy mengatakan kepada pihak Australia bahwa mereka hanya ingin melihat bagaimana upaya negara tersebut meningkatkan nilai tambah dari produksi perikanannya.
Edhy percaya bahwa kemampuan dari pelaku industri perikanan di Indonesia sudah cukup mumpuni. Tapi, kata dia, diperlukan upaya dari kementerian agar bisa mengarahkan pada peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah ini. “Diperlukan pemimpin yang bisa mewujudkan apa yang diharapkan ini,” kata dia.
Para pengusaha menyanggupi permintaan ini. Namun, mereka berharap ada beberapa kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ditinjau ulang. Salah satunya yaitu terkait larangan transhipment atau alih muatan kapal di tengah laut yang dilarang oleh menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Sebab, transhipment masih dinilai efisien dalam bisnis perikanan.
