Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan dari Pemberi Kerja Capai Rp 9,3 M

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - BPJS Kesehatan dan Kejaksaan RI mencatat tunggakan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemberi kerja senilai Rp 9,3 miliar, sepanjang Januari-September 2019. Tunggakan tersebut merupakan hasil dari mediasi selama sembilan bulan pertama 2019, terhadap 1.495 badan usaha yang menunggak iuran JKN.  

    Sepanjang tahun lalu, BPJS Kesehatan dan Kejaksaan telah memediasi dan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada 3.224 pemberi kerja. Proses tersebut berbuah terkumpulnya tunggakan iuran hingga Rp 26 miliar.

    Tinginya tunggakan iuran JKN dari pemberi kerja itu, menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, sebagai salah satu permasalahan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Permasalahan selama ini bisa timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal dan makin hari makin kompleks.

    "Karena itu, diperlukan pihak eksternal yang kompeten, yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi BPJS Kesehatan dari sisi hukum agar implementasi Program JKN berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Fachmi, Selasa, 29 Oktober 2019.

    Hal tersebut pula yang mendasari penguatan kerja sama BPJS Kesehatan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI  melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

    Menurut Fachmi, hal tersebut merupakan upaya untuk memperkuat penegakan kepatuhan, khususnya bagi pemberi kerja seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum. “Sinergi yang dilakukan melalui bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara, utamanya untuk menyelesaikan upaya penegakan kepatuhan,” tuturnya.

    Pelaksana Tugas Jamdatun Tarmizi menjelaskan pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan sejalan dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

    Bidang tersebut memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit). Bidang itu pun dapat memberikan bantuan hukum (non litigasi dan litigasi) dan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan serta memulihkan keuangan/kekayaan negara. 

    “Kami siap mendukung BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan JKN dan mencapai kinerja yang diamanahkan UU, menegakkan kepatuhan para pemberi kerja sesuai dengan ketentuan,” kata Tarmizi.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.