TEMPO.CO, PALU — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menyelesaikan pembangunan 8.000 hunian tetap bagi korban bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah.
Jumlah tersebut berasal dari total hunian tetap (huntap) yang akan dibangun sebanyak 11.000-an unit. Sebanyak 3.000 unit dibangun melalui bantuan-bantuan dari yayasan dan organisasi nonpemerintahan.
Ketua Satgas Penanganan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk membangun huntap adalah sekitar Rp50 juta per unit rumah. Huntap disediakan hanya bagi satu kepala keluarga di tiap rumah.
"Salah satu kriteria penerima bantuannya ini adalah mereka yang tinggal di zona merah, yang wilayah rumahnya sudah rawan di lokasi bencana, tidak bisa dibangun lagi di sana," ungkap Arie saat ditemui Bisnis di Duyu, Palu Barat, Sulawesi Tengah, Senin 28 Oktober 2019.
Dari 8.000 unit yang akan disediakan, Arie mengatakan bahwa 1.600 hunian masuk dalam pembangunan tahap pertama. 1.600 hunian itu akan dibangun mulai akhir tahun ini dan diperkirakan selesai pada April 2020.
Sementara itu, 6.400 unit sisanya akan dibangun sampai akhir 2020.
Arie menuturkan hunian yang disediakan akan berukuran tipe 36 dan bisa menjadi rumah tumbuh karena fondasinya sudah dibuat untuk bisa dibangun dua lantai.
Selain itu, jika anggaran bisa ditekan, kata Arie, rumah yang dibangun bisa tanpa plafon dan ubin. Dengan demikian, rumah yang dibangun bisa hanya mencapai Rp40 juta.
Apabila bisa dibangun dengan biaya lebih murah, Arie mengatakan bisa membangun hingga sekita 8.700-an sehingga jumlah keseluruhan bisa mencapai 11.700 unit.
"Saat ini yang di Duyu untuk lahan baru tersedia untuk 240 rumah, sedangkan total targetnya sakpai 450 rumah. Dari target 30-an hektare baru dapat 15 hektare," imbuh Arie.
Adapun, progresnya sampai saat ini untuk pengembangan huntap di Palu masih dalam proses lelang kepada kontraktor yang tertarik menggarap.
BISNIS
