Sri Mulyani dan Wakil Menkeu Suahasil Nazara, Siapa Lebih Kaya?

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara dalam acara AIFED ke-8 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 6 Desember 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara dalam acara AIFED ke-8 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 6 Desember 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo telah melantik Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sri Mulyani dan Suahasil merupakan rekan satu almamater dan akademisi di Universitas Indonesia. Keduanya juga sama-sama lulusan program doktoral University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat.

    Selain itu, baik Sri Mulyani maupun Suahasil juga telah lama berkecimpung dalam dunia perekonomian maupun pengelolaan fiskal. Lantas bagaimana profil kekayaan keduanya?

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang terakhir dilaporkan pada 31 Desember, Sri Mulyani memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp 46,6 miliar atau naik Rp 1,2 miliar dalam jangka setahun.

    Kekayaan Sri Mulyani sebagian besar berupa tanah dan bangunan di 11 lokasi dengan total senilai Rp 37,9 miliar. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga memiliki Rp 12,6 miliar dan utang senilai Rp 9,9 miliar.

    Berbeda dengan Sri Mulyani, kenaikan harta Suahasil Nazara mencapai hampir 30 persen atau pada kisaran Rp 9,6 miliar dibandingkan dengan total kekayaannya pada 2017. Komposisi harta yang naik cukup signifikan terjadi pada jenis harta surat berharga dari Rp 8,4 miliar menjadi Rp 18,1 miliar. Sementara itu, harta berupa tanah dan bangunan sebanyak Rp 10,6 miliar.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.