TEMPO.CO, Jakarta - Di sela-sela kunjungan kerja bersama Presiden Jokowi ke sejumlah Provinsi Papua dan Papua Barat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meninjau Pelabuhan Kaimana. Dalam kesempatan itu, dia memberikan arahan bagi pejabat terkait untuk terus mengoptimalkan pelayanan dan fasilitas yang sudah berjalan.
"Saya minta untuk optimalkan fasilitas yang ada, karena kunjungan kapal masih bisa dilayani dengan kapasitas eksisting," kata Budi Karya dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2019.
Budi Karya juga meminta UPP Kaimana secara aktif berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten dan pengusaha setempat, untuk mempromosikan pelabuhan. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja Pelabuhan Kaimana.
"Selain itu saya minta kepada Kepala UPP untuk lakukan kerjasama, kolaborasi dengan Pemkab Kaimana dan para pengusaha setempat untuk mempromosikan pelabuhan ini sehingga dapat meningkatkan kinerja pelabuhan dan pendapatan PNBP," ujar Budi Karya.
Dalam peninjauan itu, Budi Karya disambut oleh Direktur Kepelabuhanan, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kaimana, serta perwakilan dari PT Pelni.
Pelabuhan Kaimana memiliki dermaga eksisting dengan panjang 123 x 8 meter dapat menampung kapal dengan kapasitas standar sampai dengan 14.000 DWT dan kedalaman -8 mLWS. Pada saat ini terdapat 3 Trayek Angkutan Perintis dan 1 Trayek Angkutan Tol Laut yang menyinggahi Pelabuhan Kaimana. Kapal barang serta kapal peti kemas yang berlabuh di Pelabuhan Kaimana paling banyak berasal dari Fak Fak, dengan tujuan pelabuhan di Tual dan Pomako.
Pada tahun 2019, dilakukan pengembangan pada sisi darat yaitu pengembangan gedung kantor dan terminal penumpang. Pengembangan Pelabuhan Kaimana sendiri sudah dimulai sejak tahun anggaran 2010 s.d 2019 dengan total anggaran sekitar Rp 248 milyar. Pengembangan pelabuhan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan industri di wilayah sekitar.
