BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu memang pernah berupaya mengefisienkan tindakan seperti pelayanan katarak, fisioterapi, dan operasi sectio caesarea. Namun, hal itu ramai menjadi permasalahan karena ditentang oleh rumah sakit maupun kalangan dokter dari organisasi profesi sehingga batal dilaksanakan.
Terawan dalam hal ini akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan Menteri Kesehatan sebelumnya maupun dilakukan oleh BPJS Kesehatan, yaitu menyambung tali silaturahmi alias mengkoordinasikan antara pemerintah sebagai regulator, BPJS Kesehatan sebagai operator, dengan pihak dokter dari kalangan organisasi profesi.
Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan akan mengurai satu per satu masalah. Misalnya, terkait masalah penyakit jantung yang total tagihan lebih dari Rp 10 triliun, upaya yang akan ditempuh adalah dengan memanggil perhimpunan seperti Perki (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia) terkait penyakit jantung untuk duduk bersama menyelesaikan masalah.
"Kalau mereka sungkan datang ke kantor kami, saya yang akan mendatangi kantor organisasinya. Jadi kami akan bergerak cepat karena melihat situasinya tidak memungkinkan untuk duduk-duduk manis," kata Terawan.
Terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Terawan menyebut hal itu masih sedang dalam pembahasan oleh pemangku kepentingan. Kendatipun sejumlah kementerian di pemerintahan sebelumnya sudah merumuskan banyak alternatif solusi.
Hal yang ditekankan Terawan adalah menjaga situasi dan kondisi dalam menyampaikan kebijakan publik agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena nyatanya, pemerintah telah melakukan banyak hal dalam program JKN-KIS.
Terawan pun berpesan agar tidak terburu-buru dalam memutuskan kebijakan untuk memangkas defisit BPJS Kesehatan. "Karena isu ini akan meresahkan masyarakat, kalau sesuatu belum tentu, kok, sudah diungkapkan," katanya.
BISNIS
