TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai dua wakil menteri BUMN yang ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kabinet Indonesia Maju terlalu banyak.
"Saya sih lihatnya masih terlalu banyak. Karena satu saja sebenarnya cukup," kata Tauhid usai mengikuti dialog Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019.
Kemarin, Presiden Jokowi mengangkat 12 wakil menteri. Dua di antaranya ditugaskan di Kementerian BUMN. Mereka adalah Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmojo.
Tauhid mengatakan, satu wakil menteri sudah cukup untuk mengurus BUMN yang sakit, maupun yang ekspansi. Tugas menteri dan wakil menteri, kata dia, bisa berbagi dengan terlebih dulu membuat kluster terhadap perusahaan plat merah di Indonesia.
"Apakah kluster seperti ini atau holding, grup-grup yang memang dikatakan berbasis perkebunan sendiri, dan menterinya yang pegang migas, infrastruktur," katanya.
Untuk BUMN yang diurus langsung oleh menteri, menurut Tauhid, bisa perusahaan yang sedang sakit sehingga butuh penanganan khusus. Sebab, seperempat dari total BUMN yang ada sedang sakit. Selain itu, menteri juga bisa mengurusi BUMN-BUMN yang memiliki penugasan pemerintah.
Tauhid menuturkan, yang terpenting adalah meningkatkan BUMN yang sekarang ini sudah mapan dan menjadi penyumbang deviden sekitar Rp 50-60 triliun. "Karena kalau misal BUMN banyak sementara hanya nyumbang Rp 50-60 triliun itu rendah sekali," ujar dia.
Menurut Tauhid, Kementerian BUMN yang kini dipimpin oleh menteri yang bagus, memiliki wakil menteri, dan strukturnya besar diharapkan memiliki peran terhadap ekonomi jauh lebih tinggi, termasuk sumbangannya dalam meningkatkan pendapatan negara.
Saat pidato pembukaan Musyawarah Besar X Ormas Pemuda Pancasila di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019, Presiden Jokowi meminta maaf terkait susunan Kabinet Indonesia Maju. Jokowi bercerita rumitnya dalam memutuskan calon menteri. Alasannya dia menerima 300 nama tapi hanya bisa memilih 34 orang di antaranya.
FRISKI RIANA | AHMAD FAIZ
FRISKI RIANA