Mayoritas Menteri Ekonomi dari Partai, Indef: Tidak Ideal

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi melantik menteri-menteri anggota kabinet periode kedua pemerintahannya. Ia merangkul sebagian besar partai dan hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, serta Partai Amanat Nasional di luar pemerintahan. Kekuatan koalisi pemerintah menguasai tiga perempat jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

    Presiden Jokowi melantik menteri-menteri anggota kabinet periode kedua pemerintahannya. Ia merangkul sebagian besar partai dan hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, serta Partai Amanat Nasional di luar pemerintahan. Kekuatan koalisi pemerintah menguasai tiga perempat jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai struktur menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju tidak ideal karena banyak diisi dari kalangan partai. "Dengan struktur kementerian yang ada sekarang tidak ideal, terutama di perekonomian," kata Tauhid dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019.

    Tauhid mengatakan, semula ia berharap menteri-menteri ekonomi setidaknya 70 persen berasal dari kalangan profesional. Nyatanya, setelah diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, menteri ekonomi lebih banyak dari kalangan partai.

    Sebut saja seperi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian, Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merupakan politikus Golkar. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dari Partai NasDem. Adapun menteri ekonomi dari profesional di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Tauhid mengaku khawatir dengan komposisi seperti ini, para menteri dari kalangan partai memiliki beban waktu, pikiran dan pekerjaan dari partai yang bisa mengurangi perhatian ketika menjadi menteri.

    Soal kompetensi, Tauhid memandang bahwa menteri dari kalangan partai umumnya memiliki kemampuan manajerial. Namun, mereka akan cenderung bersifat organisatoris ketimbang membuat gebrakan. "Kalau dari profesional tentu saja lebih cocok ditempatkan di bidang-bidang dan juga punya inovasi-inovasi atau gebrakan yg lahir dari bidang itu sendiri," kata dia.

    Kekhawatiran lainnya adalah konflik kepentingan. Menurut Tauhid, konflik kepentingan bisa membebani si menteri dan kementeriannya. Misalnya, di bawah koordinasi Menko Perekonomian terdapat menteri-menteri yang membawa kepentingan masing-masing partainya. Sementara keputusan di level kementerian yang diambil harus merupakan keputusan bersama.

    "Tiga hal itu menurut saya. Harapan kami memang, ya, walaupun ini sudah terjadi, profesional lebih ringan karena bebannya sudah dikurangi," ujarnya.

    Dalam pidatonya saat pembukaan Musyawarah Besar X Ormas Pemuda Pancasila di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019, Presiden Jokowi meminta maaf terkait susunan Kabinet Indonesia Maju. Jokowi bercerita rumitnya dalam memutuskan calon menteri. Alasannya dia menerima 300 nama tapi hanya bisa memilih 34 orang di antaranya.

    FRISKI RIANA | AHMAD FAIZ

    CATATAN KOREKSI: Berita ini sudah dikoreksi pada Sabtu, 26 Oktober 2019, pukul 16.47 WIB karena kekeliruan penyebutan jumlah menteri dari kalangan profesional. Dengan koreksi ini, redaksi mohon maaf. Terima kasih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.