TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Anshori menjelaskan bahwa aspek kesehatan menjadi salah satu kunci pengembangan SDM yang digadang-gadang kabinet Baru Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, Kabinet Indonesia Maju diharapkan dapat menyelesaikan masalah keuangan BPJS Kesehatan.
Menurut Ahmad, jajaran menteri yang baru saja dilantik turut memikul tanggung jawab untuk memastikan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satunya, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Ahmad menerangkan, pada dasarnya pemerintah maupun masyarakat saat ini telah memiliki keseimbangan pemahaman mengenai BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, para pembantu presiden tersebut diharapkan dapat bekerja dengan optimal untuk menuntaskan berbagai masalah BPJS Kesehatan.
"Pada dasarnya sudah diperoleh keseimbangan pemahaman horizon tentang apa sih persoalan dalam program JKN. So, the time is come, do act, stop diskusi rapat-rapat, saatnya," ujar Ahmad saat ditemui usai gelaran Media Workshop BPJS Kesehatan di Yogyakarta, Rabu 23 Oktober 2019.
Ahmad pun menjelaskan bahwa JKN merupakan program yang menjadi tanggung jawab beberapa pihak, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, termasuk DJSN. Menurut dia, diperlukan koordinasi antar kementerian yang lebih baik pada periode selanjutnya. "Ini saatnya untuk berbuat memperbaiki masalah BPJS Kesehatan," ujar dia.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan melansir bahwa asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakannya tercatat sangat diminati oleh pesertanya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Agustus 2019, asuransi negara ini telah digunakan sebanyak 277,9 juta kali oleh pesertanya.
