Suharso Monoarfa Tancap Gas, Susun UU Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa langsung tancap gas usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu, 23 Oktober 2019. Salah satu agenda prioritas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan terlebih dahulu menyusun Undang-Undang yang selaras.

    Menurut Suharso Monoarfa, menyatakan masih mempelajari detail pemindahan ibu kota. Adapun setelah penunjukan ibu kota, Bappenas akan menyusun dasar hukum yang menjadi keputusan politik. Selain itu juga penting menyusun dalam waktu dekat Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota.

    “Jadi mengikat siapapun yang jadi presiden. Jangan sampai nanti presiden tahun 2024 membatalkan hal itu,” kata Suharso Monoarfa di Kantor Bappenas, Rabu, 23 Oktober 2019.

    Dengan penguatan melalui UU, Suharso berharap itu bisa menjamin tidak ada intervensi pembangunan di masa depan. Selain itu juga, pentingnya Bappenas merancang dengan detail 6.000 hektare dari total lahan tersedia 180.000 hektare.

    Dia menilai, perlu disusun filosofi kota baru dan fungsinya di masa depan. Dia ingin ibu kota yang baru tidak mencontoh Canberra yang hanya hidup pada jam kerja pemerintahan, dan sepi sesudah aktivitas aparatur pemerintahan selesai.

    “Tapi kita juga tak mau jadi kota metropolitan yang baru, memindahakn ke hiruk pikuk yang baru. Mungkin yang sedang-sedang seperti Washington DC, atau Kazhakstan, dia bikin ibu kota Astana,” kata Suharso Monoarfa.

    Alumnus Planologi Institut Teknologi Bandung ini juga menyatakan pentingnya kepastian status lahan yang akan dibangun sebagai ibu kota pemerintahan. Selain feasibility studies, perlu ada kepastian hukum yang menyangkut kepemilikan lahan rakyat sekitar. Misalnya pemerintah menjamin kepemilikan lahan 100 persen milik negara dan tidak boleh ada spekulan yang bermain di atas lahan tersebut.

    “Kota-kota kita ini tidak ditentukan oleh desain tapi di desain oleh kebutuhan yang mendesak oleh market,” ujarnya.

    Suharso Monoarfa berharap rancangan ibu kota yang berwawasan lingkungan atau smart city, dan green city bisa terwujud melalui mekanisme pembiayaan yang kreatif, tidak ketergantungan pada APBN.

    Sebelumnya, melalui siaran pers, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan terpilih untuk membantu Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian pendalaman (pra-masterplan) pada lokasi IKN tersebut. Ada pun masterplan akan dilaksanakan di awal 2020.

    McKinsey Indonesia adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang terpilih melalui mekanisme lelang terbuka yang dilaksanakan selama 58 hari kerja. Konsultan bereputasi internasional ini terpilih melalui proses lelang terbuka dan telah memenuhi sejumlah persyaratan penting. Termasuk keharusan untuk mengutamakan penggunaan tenaga ahli lokal dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau daerah, lembaga keuangan, BUMN dan/atau BUMD di Indonesia.

    Sebagian besar Tim Konsultan yang dilibatkan adalah generasi muda berusia di bawah 40 tahun. Mereka adalah generasi yang tepat untuk dilibatkan dalam mewujudkan visi IKN baru, yaitu kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penyebab Lemak Perut Sulit Dihilangkan setelah Usia 40 Tahun

    Untuk mengatasi sulitnya menghilangkan lemak perut untuk pria yang berumur di atas 40 tahun, perlu melakukan upaya ekstra. Apa saja?