Tempo.Co, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, memastikan dirinya tidak lagi menerima sepeserpun gaji dari beberapa perusahaan yang sempat ia ikuti. Salah satunya yaitu dari PT Kertas Nusantara, perusahaan yang dikuasai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan sang adik kandung, Hashim Djojohadikusumo.
"Saya CEO, sudah saya selesaikan sejak dari (bergabung bersama) DPR 10 tahun yang lalu, saya tidak ada lagi terima gaji dari swasta, yang Pak Prabowo sendiri berikan kesempatan kepada saya," kata Edhy Prabowo saat ditemui usai mengikuti serah terima jabatan di Gedung Mina Bahari V, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019.
Sebelum menjadi menteri, Edhy Prabowo memang tercatat menjadi anggota DPR selama 10 tahun. Pada 2009-2014, Edhy menjadi Ketua Komisi VI bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 2014-2019, Edhy Prabowo menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR periode 2014-2019 yang membidangi pertanian, kehutanan, maritim atau kelautan dan perikanan, serta pangan.
Komisi ini menjadi mitra KKP di DPR. Sehingga Edhy Prabowo rutin bertemu Susi setiap diadakan rapat kerja antara DPR dan Pemerintah.
Edhy menambahkan, selain sebagai CEO, dia juga menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan Prabowo. Tapi, Edhy Prabowo tidak menjelaskan perusahaan apa dimaksud.
"Saya pemegang saham juga, saya tidak ada, tapi saya tetap membantu. Saya keluarkan dan saya tidak pernah sedikitpun menerima gaji dari tempat lain selain gaji yang saya terima dari negara," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Adapun informasi soal riwayat bisnis dari Edhy Prabowo dimuat dalam portal Daftar Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilihan Umum 2014 pada laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam data itu, Edhy tercatat pernah menjabat di sejumlah perusahaan. Di antaranya yaitu Direktur Utama PT Garuda Security Nusantara, Ketua Percepatan Pengadaan Log PT Kertas Nusantara, Komisaris PT Kiani Lestari, Ketua Koperasi Swadesi Indonesia.
Akan tetapi, dalam data KPU ini, Edhy Prabowo disebutkan menjabat di PT Kertas Nusantara dari tahun 2007 hingga 2009. Awal tahun lalu, masalah terjadi di perusahaan yang berlokasi Kalimantan Timur ini setelah nasib 1.400 karyawan terkatung-katung.