Gerindra Merapat, Pengganti Menteri Susi: Demokrasi Tak Mundur

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, saat ditemui usai acara serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari V, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, saat ditemui usai acara serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari V, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang menggantikan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal keputusan yang diambil oleh partainya, Partai Gerindra, dengan menempatkan sejumlah petinggi di Istana. Dua petinggi tersebut tak lain adalah Edhy sendiri, sebagai Wakil Ketua Umum, dan sang Ketua Umum Partai, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

    Edhy membantah ada kemunduran demokrasi dalam keputusan tersebut. Ia pun mengaku agak ragu kalau demokrasi hanya diukur dengan keterlibatan Partai Gerindra untuk membantu pemerintahan di dalam pemerintahan.

    "Kalau itu penilaian kita, menurut saya terlalu dangkal kita mencermati demokrasi," kata Edhy saat ditemui usai melakukan serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari V, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019.

    Partai Gerindra tak lain adalah partai pengusung calon presiden Prabowo Subianto pada kontestasi Pemilihan Presiden 2019. Prabowo kalah suara dari Jokowi. Tapi setelah ditawari kursi menteri, Prabowo bersedia. Sehingga, jadilah Prabowo sebagai pembantu Jokowi lima tahun ke depan.

    Sementara itu, sehari sebelum pengumuman anggota kabinet, pengamat politik senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengkritisi bergabungnya Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, yang masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.

    Masuknya Prabowo menjadi salah satu menteri, kata Haris, akan menjadi suatu kemunduran bagi sistem demokrasi politik Indonesia. "Mestinya dalam demokrasi yang sehat itu, yang menang berkuasa dan yang kalah legowo jadi oposisi," katanya dalam diskusi VISI bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2019.

    Kalau semua yang kalah diajak masuk, kata Haris, tidak ada oposisi. "Ini bisa membawa negara kita pada model negara integralistik atau kekeluargaan. Ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi kita," kata dia menambahkan.

    Tapi, Edhy memiliki pandangan berbeda. "Justru semakin kami mendalami demokrasi, semakin kami ikut mendalami, apa yang jadi program utama yang kami perjuangkan, dengan kami di dalam. Setidak-tidaknya kami lebih bisa mengimplementasikan yang kami maksudkan," kata dia.

    Dengan berada di pemerintahan, kata Edhy, Partai Gerindra lebih mudah dan dekat untuk memperjuangkan program utama tersebut. "Tentunya dengan cara dan upaya yang sesuai dengan ketentuan, tidak ada setelah di dalam kami kemudian terlena. Kami juga siap kok dikritik," kata Edhy.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.