Dilantik Lagi, Ini Tugas Khusus dari Jokowi untuk Sri Mulyani

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Menlu Retno Marsudi (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (keempat kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kelima kiri), dan Wamenlu AM.Fachir (kiri) serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Luar Negeri berfoto bersama di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat 18 Oktober 2019. Jusuf Kalla mendapat cinderamata lukisan serta kejutan perpisahan dari ASN Kementerian Luar Negeri karena akan purna tugas sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Menlu Retno Marsudi (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (keempat kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kelima kiri), dan Wamenlu AM.Fachir (kiri) serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Luar Negeri berfoto bersama di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat 18 Oktober 2019. Jusuf Kalla mendapat cinderamata lukisan serta kejutan perpisahan dari ASN Kementerian Luar Negeri karena akan purna tugas sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta- Seusai dilantik kembali sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan serangkaian tugas yang dititipkan khusus oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada dirinya dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

    "Tujuan dari Kabinet Indonesia Maju adalah bagaimana kita meningkatkan kinerja perekonomian dan bertumpu pada fondasi sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik," ujar Sri Mulyani usai acara penyambutan kembali dirinya sebagai Menteri Keuangan, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

    Sri Mulyani melanjutkan, berbagai program menyangkut pengembangan SDM, pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemerataan menjadi isu penting dalam pemerintahan periode kali ini. "Sehingga ini perlu mendapatkan dukungan dari instrumen kebijakan fiskal serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ucapnya.

    Tugas berikutnya adalah fokus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, guna mendukung konektivitas di jalur-jalur pusat produksi maupun mendekatkan pada pasar. Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, simplifikasi, dan kepastian dalam prosesnya. "Walau reformasi sudah mulai kita lakukan sejak periode kemarin, kita tidak boleh terlena harus terus ditingkatkan kinerjanya."

    Menurut Sri Mulyani, untuk mendukung kesuksesan seluruh program tersebut juga perlu disertai penguatan koordinasi antaranggota kabinet, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. "Intinya banyak prioritas tinggi dalam pelaksanaan tugas ke depan, karena itu Presiden Jokowi meminta supaya para menteri tidak berhenti atau jeda, maka kita harus meresponnya dengan terus melakukan seluruh upaya tersebut," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.