TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019 Rudiantara menyerahkan jabatannya kepada Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate. Johnny Plate sebelumnya telah resmi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 23 Oktober 2019.
Dalam sambutannya, Rudiantara banyak berseloroh. Ia mengatakan penunjukan Johnny sebagai penggantinya sarat akan tanda-tanda. "Tuhan sudah memberi tanda-tanda. Perjalanan dinas saya paling banyak ke Nusa Tenggara Timur," ujar Rudiantara.
NTT adalah daerah pemilihan Johnny kala maju sebagai calon legislatif. Adapun menurut Rudiantara, selama menjabat sebagai Kominfo dulu, ia memang banyak membangun infrastruktur komunikasi di NTT, seperti menara BTS.
Rudiantara mengatakan Kominfo ke depan memiliki banyak tantangan. Ia merinci, Kominfo perlu mempercepat digitalisasi di berbagai bidang. Isu strategis lainnya yang perlu digeber ialah perlindungan data pribadi.
Dalam pesannya kepada Johnny, Rudiantara mengatakan Kominfo adalah kementerian yang berperan sebagai fasilitator. "Bukan hanya regulator," tuturnya.
Jokowi sebelumnya meminta Johnny merampungkan masalah kedaulatan data pribadi. "Masalah cyber crime, kedaulatan data, dan lain-lainnya akan menjadi wilayah beliau,” ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu, 23 Oktober 2019.
Johnny merupakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Ia tercatat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I. Terakhir, Johnny menjabat sebagai anggota Komisi IX.
Di Komisi XI, Plate bertugas membidangi masalah keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Saat menjadi politikus, Johnny pernah mengatakan partainya tak kepingin terlibat terlalu banyak terlibat dalam penyusunan kementerian yang Presiden Joko Widodo atau kabinet Jokowi.
Di NasDem, Johnny merupakan salah satu politikus yang acap mejeng di layar media. Johnny acap mengambil sikap tengah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya saat Jokowi didesak mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Johnny kala itu menyatakan mendukung apa pun opsi yang diambil Jokowi.
"Kalau Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu, maka ada syaratnya. Perpu itu harus dibawa ke DPR dan kemungkinannya hanya diterima atau ditolak," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, September lalu.
Selain sebagai politikus, Plate memiliki kiprah sebagai pucuk pimpinan di sejumlah perusahaan. Berdasarkan situs dpr.go.id, ia pernah menjadi Direktur PT Airasia Mitra Investama pada 2012.
Empat tahun sebelumnya, Johhny menempati posisi sebagai CEO Group di PT Bima Palma Nugraha. Pada tahun yang sama, ia juga menjadi Direktur Utama PT Gajendra Adhi Sakti.
Johnny Plate tercatat sebagai komisaris di sejumlah entitas. Ia pernah menjadi komisaris di PT Mandosawo Putratama, PT Aryan Indonesia, dan PT TJB Power Service. Kiprah Johnny juga pernah tercatat di dunia penerbangan. Pada 2005-2007, ia menjabat sebagai komisaris di PT Indonesia Airasia. Entitas itu adalah perusahaan penerbangan asal Malaysia yang membuka badan usaha di Indonesia.
ANTARA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ
