Kembali jadi Menteri Keuangan, Ini Sejumlah PR Besar Sri Mulyani

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 22 Oktober 2019. ANTARA

    Sri Mulyani tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 22 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, JakartaSri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid kedua. Sinyal-sinyal penunjukan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sebenarnya telah diungkapkan Presiden Jokowi belum lama ini.

    Seperti dikutip dari Bloomberg, dalam kunjungan ke Surakarta beberapa pekan lalu kepala negara bahkan secara terang-terangan akan mempertahankan Sri Mulyani dalam struktur kabinetnya untuk 5 tahun ke depan. Lalu apa saja pekerjaan rumah yang menanti Sri Mulyani di periode kedua jabatannya di bawah Jokowi ini?

    Ketika Sri Mulyani pertama kali menjabat pada tahun 2016, alumnus SMA N 3 Semarang ini muncul ketika posisi anggaran dalam posisi yang kurang menguntungkan. Porsi belanja bertambah sedangkan penerimaan pajak terus menunjukkan tren penurunan kinerja.

    Begitu menjabat sebagai menkeu, sosok Sri Mulyani mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Pemotongan anggaran dilakukan di hampir 85 kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan kredibilitas anggaran.

    Kendati penghematan gencar dilakukan, realisasi defisit anggaran tetap meleset. Dari target defisit yang dipatok di APBN Perubahan 2016 senilai 2,35 persen, realisasinya mencapai 2,49 persen dari dari produk domestik bruto (PDB).

    Kebijakan reformasi fiskal juga terus dilakukan, begitu juga pengetatan anggaran. Anggaran disusun lebih realistis, namun lantaran kinerja penerimaan pajak yang tak kunjung membaik, defisit pada tahun 2017 sempat diproyeksikan mencapai 2,92 persen.

    Proyeksi defisit tersebut dilakukan dengan asumsi belanja yang dialokasikan dalam APBN realisasinya mencapai 100 persen. Walaupun, dalam perjalanannya defisit APBN tahun 2017 tetap saja melebar dari tahun 2016 yakni di posisi 2,51 persen terhadap PDB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.