Kembali ke Posisi Menko Maritim, Luhut Diminta Kawal Investasi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Maritim RI Luhut B. Pandjaitan ketika menghadiri forum bisnis

    Menko Maritim RI Luhut B. Pandjaitan ketika menghadiri forum bisnis "Invest Indonesia" di Seoul, Korea Selatan, yang digelar KBRI Seoul pada Jumat, 20 September 2019. [KBRI Seoul]

    TEMPO.CO, Jakarta - Luhut Binsar Pandjaitan menjadi tokoh yang terakhir datang ke Istana Negara, Selasa malam, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi jajaran kabinet barunya dalam pemerintahan periode kedua Rabu, 23 Oktober 2019.

    “Saya dipanggil Presiden, di-‘brief’ untuk tugas saya ke depan, nanti menangani mengenai maritim dan investasi,” kata Luhut. Mantan Menko Polhukam itu mengatakan
    diajak diskusi selama sekitar 20 menit oleh Presiden Jokowi untuk diberi tahu apa saja yang akan menjadi tugasnya dalam lima tahun ke depan dalam kabinet baru.

    Luhut akan kembali menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau kerap disebut Menko Maritim. Namun, yang berbeda, nama kementerian itu akan mendapat bubuhan kata “investasi” sehingga kemungkinan besar Luhut akan ikut bertugas untuk ikut mengawal investasi.

    Kemenko Maritim bertugas melakukan koordinasi atas empat kementerian di bawahnya, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata.

    Kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Maritim merupakan kementerian strategis yang banyak mengundang investasi. Wajar jika kemudian Luhut kerap mengurus hal-hal yang kemungkinan membuat publik mengernyitkan dahi karena sektor maritim yang dianggap hanya identik dengan laut.

    Namun, perubahan nomenklatur Kemenko Maritim bukan sekali ini terjadi. Di era Rizal Ramli, saat menjabat pada 2015-2016, kementerian itu berubah menjadi Kemenko Maritim dan Sumber Daya.

    Kembali ke Luhut, di kabinet baru nanti ia diberi arahan untuk menyelesaikan masalah investasi di sejumlah bidang, umumnya di bidang-bidang di bawah koordinasi kementeriannya seperti industri petrokimia, program B20 dan B30 hingga perbaikan pengelolaan sumber daya mineral.

    Presiden Jokowi, kata Luhut, memintanya agar masalah “refinery” dan petrokimia harus selesai dalam beberapa tahun ke depan. “Diminta saya langsung juga untuk membantu penanganan itu. Dan koordinasikan semua di jabatan yang diberikan Menko Maritim ditambah investasi, dan beberapa lain di bawahnya,” kata suami Devi Simatupang ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.