Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Butuh Keputusan Politik yang Kuat

image-gnews
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri" pada Senin, 21 Oktober 2019 di Swisbel Hotel, Pondok Indah, Jakarta.
Iklan

INFO NASIONAL — Anggota DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional perlu keputusan politik yang kuat dari pemerintah. Sebab, berbagai masalah yang muncul sebagai kendala mewujudkan ketahanan pangan harus didukung kebijakan pemerintah pusat yang kuat.

"Bicara pangan, maka kita langsung berpikir produksi beras," ujar Herman Khaeron di acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri", Senin, 21 Oktober 2019, di Swisbel Hotel, Pondok Indah, Jakarta Selatan. 

Namun, lanjut Herman, berkurangnya luas lahan pertanian menjadi masalah krusial. Sementara, mencari lahan baru yang cocok untuk pertanian, seperti sawah, tidak mudah. Oleh karena itu, harus ada keputusan politik yang kuat. Lahan pertanian tidak boleh diubah supaya lahan pertanian yang ada saat ini tidak terus menyusut. Berkurangnya lahan pertanian itu di antaranya disebabkan karena gencarnya pembangunan infrastruktur, industri dan perumahan. 

"Jadi, butuh keputusan politik yang kuat untuk melindungi lahan pertanian," kata politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, diversifikasi pangan juga perlu dilakukan. Selain beras, juga ada sagu dan jagung. Selain itu, memaksimalkan potensi perikanan, di mana luas lautan Indonesia dua pertiga dari daratan.

Sementara itu, FGD menghadirkan pembicara lainnya seperti Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Rachmi Widiriani, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Hermanto Siregar, dan Pengamat Pertanian, Khudori.

Rachmi Widiriani mengatakan sejak 2012 ketahanan pangan dan gizi terus disosialisasikan. Menurutnya, ada dua hal yang penting diperhatikan terkait ketahanan pangan dan gizi. Pertama, kecukupan pangan tidak hanya cukup jumlahnya, tapi juga bagaimana pangan men-support untuk kesehatan. Kedua, bagaimana kelanjutan pangan itu diproduksi. 

Lebih lanjut, Rachmi mengatakan pihaknya akan terus menyuarakan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, efektivitas ketahanan pangan dan sanitasi serta pencegahan infeksi menjadi perhatian. 

“Seberapa kuat ketahanan pangan dan gizi kita. Pada 2015-2018 ada 177 kabupaten/kota yang meningkat status ketahanan pangannya. Global food security index kita juga naik dari 74 ke 65. Selain itu, rata-rata pertumbuhan pangan strategis terdapat peningkatan, seperti produksi padi, jagung, cabai, dan sebagainya,” ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dari sisi ketersediaan energi juga mengalami peningkatan. Kami sudah menghitung itu," ucapnya.

Sementara itu, Hermanto Siregar mengatakan bicara lahan pertanian dan sumber komoditi pangan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Misalnya, GDP pertanian masih berkontribusi sebesar 13 persen ke PDB, mayoritas dari berbagai komoditi dari Jawa. "Apa yang terjadi kalau pulau Jawa rusak ekosistemnya. Padi lebih dari separuh dari Jawa," ujarnya.

Menurut Hermanto, ancaman konversi lahan selain infrastruktrur, perumahan industri juga fragmentasi lahan. 

"Misal seseorang dapat warisan tanah pertanian lima hektare pertanian, itu akan terus menyusut lahannya, dibagi ahli waris dan seterusnya," ujarnya. Karena itu, dia sepakat perlunya perlindungan lahan pertanian serta dilakukan diversifikasi pangan. 

Sementara itu, Khudori mengatakan kebijakan stabilisasi harga pangan harus ada. "Sekarang apa yang dilakukan, satu-satunya beras, instrumen stabilisasi pasar yang masih ada operasi pasar. Hampir semua mekanisme pangan di luar beras diserahkan ke pasar," ujar Khudori.

Walaupun kata dia, ada aturan dari Kemendag terkait sembilan produk komoditas. “Namun itu realitas di lapangan diserahkan ke pasar," jelasnya.

Lebih lanjut Khudori mengatakan pemerintah harus cerdas, komoditas mana yang menjadi prioritas. Pertama beras, setelah itu baru komoditas lainnya. Dia juga mengusulkan ada juga subsidi output. "Perlu dilakukan juga peningkatan produksi, memanfaatkan inovasi dan teknologi, meningkatkan produksi, harus perhatikan juga pelaku. NTP (Nilai Tukar Petani) bergerak di situ-situ aja. Petani harus sejahtera," katanya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.