Jadi Menteri Perhubungan Lagi, Ini PR Budi Karya Sumadi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (ketiga kanan) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kelima kanan), Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn TNI Moeldoko (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (ketiga kiri) tiba untuk meninjau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, 17 April 2018. Bandara ini rencananya akan digunakan untuk pemberangkatan jamaah haji 2018.  ANTARA/Raisan Al Farisi

    Presiden Jokowi (ketiga kanan) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kelima kanan), Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn TNI Moeldoko (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (ketiga kiri) tiba untuk meninjau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, 17 April 2018. Bandara ini rencananya akan digunakan untuk pemberangkatan jamaah haji 2018. ANTARA/Raisan Al Farisi

    TEMPO.CO, Jakarta - Budi Karya Sumadi kembali didapuk menjadi Menteri Perhubungan untuk Kabinet Indonesia Kerja Jokowi Jilid II periode 2019-2014. Bukan lagi sinyal, Budi Karya telah gamblang menyitir mandat dari Presiden. 

    "Harus dipastikan terjadi satu konektivitas yang baik. Secara khusus bagaimana mendukung pariwisata dan logistik membaik. Jadi saya ditugaskan untuk melanjutkan tugas saya sebagai menteri perhubungan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.

    Dalam wawancara khusus bersama Tempo pekan lalu, Budi Karya menyampaikan sejumlah pekerjaan rumahnya di Kementerian Perhubungan yang belum kelar pada periode lalu. Mantan bos PT Angkasa Pura II itu menyebut masalah tol laut dan pengoperasian bandara yang berpotensi sepi. 

    Untuk program tol laut, Budi Karya mengatakan ke depan pemerintah mesti berfokus menyediakan feeder atau penghubung. Angkutan penghubung ini akan mendistribusikan barang komoditas hingga menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh. 

    "Kami sedang maksimalkan feeder.  Setelah menjangkau daerah utama, kami akan menjangkau daerah pinggiran. Misalnya, untuk masuk ke Yahukimo (Papua), kami perlu menyediakan kapal-kapal kecil,” tuturnya. 

    Menurut Budi Karya, pemerintah juga perlu mengetatkan pengawasan interdepartemen agar program tol laut tepat sasaran. Sebab, beberapa kali, ia mengakui subsidi tol laut bocor. Adapun ihwal subsidi, ia mengatakan pemerintah perlu memberikan sokongan anggaran tol laut hingga 10 tahun mendatang. 

    Sedangkan soal bandara yang pengoperasiannya belum maksimal, seperti Bandara Kertajati, Budi Karya mengatakan pemerintah pusat mesti mendorongnya dengan penyediaan akses menuju lokasi. "Sekarang sepi karena akses menuju ke sana dari Kota Bandung, yaitu Jalan Tol Cisumdawu, belum selesai,” ujarnya. 

    Budi Karya adalah satu dari beberapa menteri lawas Jokowi yang akan mengisi jabatan di Kabinet Jilid II mulai esok, 23 Oktober 2019. Saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada periode 2014-2019, Budi Karya diberi tugas membangun sejumlah bandara di wilayah 3T dan menghidupkan kembali bandara-bandara yang sudah vakum. Ia juga diminta melaksanakan proyek tol laut untuk menekan disparitas harga barang wilayah barat dan timur Nusantara. 

    Budi Karya tercatat sebagai menteri yang loyal kepada Jokowi. Saat pemilihan Presiden RI April lalu, Budi Karya termasuk dalam tim inti kampanye Jokowi. Dalam pidato dan sejumlah wawancaranya, ia juga acap menyebut keberhasilan-keberhasilan pemerintahan Jokowi. 

    Meneelisik latar belakangnya, Budi Karya dan Jokowi sama-sama berasal dari almamater Universitas Gadjah Mada. Budi Karya adalah lulusan jurusan arsitek. Sedangkan Jokowi lulusan Fakultas Kehutanan. Keduanya beberapa kali terlihat bersama di acara Keluarga Alumni Gadjah Mada atau Kagama. 

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.