Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dipanggil Jokowi, Nama Johnny Plate Pernah Ada di Panama Papers

image-gnews
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate (kedua kiri) bersama sejumlah fungsionaris partai berjalan memasuki kantor KPU Pusat untuk melakukan pendaftaran Pemilu 2019 di Jakarta, 13 Oktober 2017. Partai Nasdem secara resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate (kedua kiri) bersama sejumlah fungsionaris partai berjalan memasuki kantor KPU Pusat untuk melakukan pendaftaran Pemilu 2019 di Jakarta, 13 Oktober 2017. Partai Nasdem secara resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Johnny Plate menjadi salah satu calon menteri di jajaran kabinet Presiden Joko Widodo Jilid II. Mengenakan kemeja putih, Johnny hadir di istana pada Selasa sore, 22 Oktober 2019.

Johnny tak banyak bicara soal tujuannya hadir di sana. Namun, ia mengaku dihubungi saat tengah mengikuti sidang paripurna di DPR. Saat ini, pria yang lahir di Ruteng, 63 tahun silam, itu memang tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi Nasdem untuk periode 2019-2024.

Dengan hadirnya Johnny Plate di istana, saat ini tercatat sudah ada tiga politikus Nasdem yang masuk bursa calon menteri Kabinet Kerja Jilid II. Sebelumnya, sejawat Johnny di Nasdem yang sudah dipanggil Jokowi antara lain adalah bekas menteri lingkungan hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dan bekas Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Di Partai Nasdem, Johnny Plate mengemban jabatan sekretaris jenderal mulai September 2017. Kala itu, ia ditunjuk menempati posisi tersebut menggantikan Nining Indra Saleh, yang menjabat pelaksana tugas sekretaris jenderal setelah sekjen yang lama, Rio Patrice Capella, tersangkut kasus suap.

Sebelum terjun dalam dunia politik, Johnny merupakan seorang pengusaha yang cukup sukses. Dilansir dari wikidpr.org, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Air Asia Investama pada 2012-2013. Ia juga sempat tercatat sebagai Komisaris Utama PT Aryan Indonesia pada 2007-2013, Komisaris PT Air Asia 2005-2013, Group CEO Bima Palma Group 2005-2013, serta Komisaris PT PJB Power Service 2005-2013.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nama Johnny Plate sempat muncul dalam skandal Panama Papers setelah bocornya dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca. Namun dia membantahnya dan mengaku tidak memiliki aset ataupun rekening bank yang terkait dengan Mossack.

Adapun kariernya di politik dimulai dengan bergabung bersama Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. Namun partai tersebut tidak lolos pemilu 2014 dan Johnny Plate memutuskan bergabung dengan Partai NasDem.

Di Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh, Johnny Plate sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Sementara itu, di Senayan, ia sempat duduk sebagai anggota Komisi Keuangan DPR RI.

CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

3 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

"Masa automatic adjustment dilakukan di bulan Januari?" tanya Refly Harun.


Sidang Pemeriksaan Sengketa Pilpres Telah Selesai, Ini Langkah MK Selanjutnya

11 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sidang Pemeriksaan Sengketa Pilpres Telah Selesai, Ini Langkah MK Selanjutnya

Seluruh hakim MK menyampaikan pandangannya terhadap rangkaian PHPU Pilpres 2024 dalam rapat permusyawaratan hakim.


Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

12 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.


Menteri Jokowi Berdalih Bansos Tak Terkait Pemilihan Presiden

13 hari lalu

Empat menteri Jokowi berdalih bantuan sosial tak terkait pemilu.
Menteri Jokowi Berdalih Bansos Tak Terkait Pemilihan Presiden

Menteri Jokowi berdalih bantuan sosial atau bansos tak terkait pemilihan presiden.


Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

13 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyaksikan pertandingan Grup A Piala AFF antara Indonesia vs Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, 29 Desember 2022. Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Thailand.  Foto :  Biro Pers Sekretariat Presiden/Agus Suparto
Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.


Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

14 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.


Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

14 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

Keempat Menteri Jokowi bicara di sidang sengketa Pilpres atau PHPU di MK. Apa kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy?


Selain 4 Menteri Jokowi, MK Panggil DKPP dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Sosok Heddy Lugito Ketua DKPP

14 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengetuk palu vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024. DKPP memvonis Hasyim Asy'ari dan enam komisioner KPU lainnya melanggar etik dan Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Selain 4 Menteri Jokowi, MK Panggil DKPP dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Sosok Heddy Lugito Ketua DKPP

MK memanggil 4 menteri Jokowi, selain itu DKPP dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito pernah tetapkan KPU langgar etik


Besok 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Ini Respons Kubu Anies-Prabowo-Ganjar

15 hari lalu

MK Panggil 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres, TPN: Ini Suatu Kemajuan
Besok 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Ini Respons Kubu Anies-Prabowo-Ganjar

Sebanyak 4 menteri Jokowi bakal menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres di MK besok. Apa harapan kubu Anies dan Ganjar?


MK Panggil 4 Menteri Jokowi, Mahfud Md Beberkan Pengalamannya Saat Jadi Ketua Mahkamah

15 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
MK Panggil 4 Menteri Jokowi, Mahfud Md Beberkan Pengalamannya Saat Jadi Ketua Mahkamah

Mahfud Md menyebutkan pemanggilan pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya memang sering kali dilakukan oleh MK.