Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sosok Sri Mulyani, Lulusan Amerika yang Ingin Mengabdi ke Negara

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bermain dengan anak-anak sekolah dasar dalam peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bermain dengan anak-anak sekolah dasar dalam peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjabat sebagai menteri keuangan pada periode pemerintahan kedua. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Sri Mulyani setelah dipanggil oleh Jokowi ke Istana Kepresidenan pada hari ini.

“Khusus untuk saya, kata Bapak Presiden, diperbolehkan untuk menyampaikan jabatan menteri keuangan,” kata dia kepada wartawan di Istana, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu juga, kata dia, Jokowi memberikan arahan terhadap apa saja yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam periode pemerintahan kedua ini.

Lalu, seperti apa sebenarnya sosok Sri Mulyani?

Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang (kini Bandang Lampung), Provinsi Lampung pada 26 Agustus 1962. Setelah menamatkan jenjang SMA, ia yang saat itu berumur 19 tahun diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (sejak 19 Februari 2015 berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis). Ia pun lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi di usianya yang sekitar 24 tahun atau pada tahun 1986.

Setelah menyelesaikan gelar sarjana ini, Sri Mulyani tercatat menjadi asisten dosen di fakultas tersebut. Dalam masa-masa menjadi pengajar inilah, Sri melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat pasca-sarjana di University of Illinois Urbana Champaign di Amerika Serikat. Ia masuk tahun 1988 dan lulus pada usia 28 tahun (1990) dengan gelar Master of Science of Policy Economics.

Dua tahun berikutnya, ia menyelesaikan pendidikan doktor dan memperoleh gelar Ph.D of Economics di kampus yang sama. Sri pun menjadi seorang doktor pada pada usia 30 tahun (1992). Setelah menyelesaikan tiga jenjang akademik tersebut, karir sebagai pengajar pun juga tak bisa hilang dari sosok Sri Mulyani. Di kampus keduanya tersebut, ia kembali menjadi pengajar dengan menjabat sebagai asisten profesor dari tahun 1990 hingga 1992.

Di Universitas Indonesia yang menjadi kampus pertamanya, Sri Mulyani masih terus mengajar para mahasiswa S1, S2, hingga S3. Tahun 1996, ia bahkan menjadi pejabat struktural di Universitas Indonesia dengan menjadi Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik. Di tahun-tahun ini pula, Sri Mulyani mulai masuk ke pemerintahan, meski bukan sebagai pejabat eselon, tapi tenaga ahli.

Sri Mulyani juga menjadi Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kala itu dipimpin Ginandjar Kartasasmita, ayah dari Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus tak lain adalah Menteri Sosial sekaligus rekan kerja Sri Mulyani di kabinet pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pada 1998, Indonesia berada dalam fase gejolak krisis ekonomi. Sri Mulyani yang kala itu berusia 36 tahun, masih membantu pemerintah. Ia menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan, Bidang Keuangan dan Moneter. Di UI, Sri juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI hingga tahun 2001.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gejolak krisis ekonomi pun lewat. Indonesia telah melewati fase reformasi. Di tahun-tahun tersebut, 2001 hingga 2002, Sri mulai berkarir sebagai pengajar dan profesional di Amerika Serikat. Ia menjadi dosen tamu di Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University hingga konsultan USAID (US Agency for International Development). Berbagai karir di Indonesia dan Amerika Serikat inilah yang kemudian mengantarkan Sri Mulyani, pada Oktober 2002, menjadi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional atau IMF mewakili 12 negara di Asia Tenggara.

September 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih menjadi presiden Indonesia keenam. Sri Mulyani pun dipercaya SBY untuk menjadi Kepala Bappenas. Sri Mulyani pulang ke Indonesia karena menyanggupinya. Sehingga untuk pertama kali, ia resmi menjadi pejabat pemerintah. Desember 2005, Sri dipindahkan sebagai Menteri Keuangan. Tiga tahun di sana, Sri naik level dengan menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Juni 2008.

Di tahun-tahun inilah, Sri menjadi komandan bagi Indonesia menghadapi gelombang resesi ekonomi global. Lewat sejumlah kebijakan, indonesia pun berhasil melewatinya tanpa terkena dampak buruk. Setelah fase-fase sulit tersebut dilewati, Sri Mulyani kembali dipercaya sebagai menteri keuangan oleh SBY. Sebab, SBY kembali terpilih untuk menjadi presiden kedua kalinya dan dilantik pada 20 Oktober 2009.

Sri Mulyani hanya menyelesaikan tugasnya kurang dari setahun. Ia mengundurkan diri karena terpilih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia atau World Bank pada 1 Juni 2010. Ia pergi ke Amerika Serikat dan meninggalkan Indonesia. Nama Sri Mulyani pun hanya muncul sesekali di pemberitaan, salah satunya ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sri Mulyani, langsung di Amerika pada pertengahan 2013.

Juli 2016, untuk kedua kalinya Sri Mulyani kembali pulang karena ditunjuk menjadi pembantu presdien. Ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, presiden ketujuh Republik Indonesia sebagai menteri keuangan, posisi yang pernah Ia pegang dahulu. Jabatan ini pun ia pegang sampai saat ini, sampai ditunjuk kembali di posisi yang sama oleh Jokowi pada hari ini, Selasa, 22 Oktober 2019.

Dalam sebuah kesempatan wawancara, Majalah Tempo pernah bertanya kepada Sri Mulyani, apa yang membuat dirinya memutuskan pulang ke Indonesia, sekaligus melepaskan jabatan bergengsi di Bank Dunia.

Wanita yang kini berusia 57 tahun ini, saat itu menjawab, “secara profesional, saya merasa sudah meraih sesuatu dan berkontribusi banyak di Bank Dunia. Saya sudah enam tahun, dan menjabat direktur pelaksana di bawah dua Presiden Bank Dunia yang berbeda. Jadi saya mulai bertanya apa lagi tahap dalam kehidupan saya.”

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menanti Kesaksian Menteri Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024

6 jam lalu

Kesaksian empat anggota kabinet Presiden Jokowi dibutuhkan dalam sengketa pilpres 2024.
Menanti Kesaksian Menteri Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024

Kesaksian empat menteri Jokowi dibutuhkan dalam sengketa pilpres 2024.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

11 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

15 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

1 hari lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

1 hari lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.