Ini Kriteria Pengganti Susi Pudjiastuti di Kabinet Baru Jokowi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. Penggunaan cantrang untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem air laut. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Jokowi (kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. Penggunaan cantrang untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem air laut. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyebut sejumlah kriteria calon menteri Jokowi, terutama untuk posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang semula dijabat Susi Pudjiastuti. Menurut Susan, kriteria-kriteria yang disebutnya ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

    "Supaya kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mampu mewujudkan mandat konstitusi, maka para menteri yang dipilih harus memiliki kriteria atau kualifikasi yang sangat ketat, khususnya pada Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi rumah bagi 2,7 juta nelayan tradisional Indonesia dan 3,9 juta perempuan nelayan,” kata Susan melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Oktober 2019.

    Adapun kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Susi Pujiastuti, menurut Susan, haruslah memiliki visi sekaligus komitmen kebaharian. Kemudian kedua, bukan pelaku atau terlibat dalam praktik korupsi. Lalu ketiga, bukan pelaku atau terlibat dalam praktik perusakan lingkungan.

    Selanjutnya keempat, Susan mengatakan, bukan pelaku atau terlibat dalam praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kelima, bukan pelaku pelecehan terhadap perempuan.

    "Keenam, tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi lainnya. Ketujuh, bukan pengurus aktif partai politik, dan kedelapan, memiliki komitmen untuk menjaga kedaulatan bahari Indonesia," tambah Susan.

    Dalam pemilihan menteri kali ini juga sebagai syarat pemenuhan kriteria tersebut, Susan mengungkapkan, idealnya Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Perempuan dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekam jejak para kandidat menteri. Rekomendasi dari lembaga-lembaga tersebut meski di pertimbangkan oleh Presiden.   

    Selama lima tahun terakhir, Presiden Jokowi pernah mengatakan akan membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun menurut Susan, poros maritim dunia itu tidak pernah terwujud karena tidak berhasil menjadikan nelayan sebagai pilar utama.

    Susan menyarankan, jika Jokowi serius ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, maka yang harus diutamakan bukan memberikan karpet merah untuk kepentingan investasi, tetapi membangun kembali kekuatan bahari Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.