Siti Nurbaya Dipanggil ke Istana, Walhi Ingatkan Soal Karhutla

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siti Nurbaya tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Siti Nurbaya tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya periode 2014-2019 telah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada Selasa, 22 Oktober 2019. Setengah berlari, politikus Partai NasDem itu mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

    Seperti tamu-tamu Istana Negara sebelumnya yang mengenakan kostum serupa, Siti Nurbaya diduga turut diminta Presiden kembali mengisi ruang kabinet Jokowi. Belum jelas apa posisi yang diserahkan Jokowi kepada Siti.

    Merespons kedatangan Siti Nurbaya ke Medan Merdeka Utara, organisasi independen Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mengingatkan pekerjaan-pekerjaan rumah kementerian KLHK yang sebelumnya dinaungi oleh Siti Nurbaya. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

    "Pertama, soal karhutla yang tahun ini kembali memburuk. Kebijakan yang bersifat corrective action belum dijalankan secara baik oleh KLHK," ujar Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid saat dihubungi Tempo pada Selasa, 22 Oktober 2019.

    Khalid menilai, pemerintah khususnya KLHK belum serius mengetatkan penegakkan hukum bagi pembakar maupun perusak hutan dan lahan. Sehingga, kata dia, kejadian ini terus berulang, tahun demi tahun. KLHK juga dianggap belum mampu menumpas aktor korporasi skala besar yang bermain di balik kerusakan lingkungan.

    Selanjutnya, ihwal persoalan pertanahan, Khalid memandang KLHK belum optimal mengakselerasi agenda reforma agraria dan perhutanan sosial. Kebijakan sebelumnya pun dianggap masih jauh dari harapan, khususnya untuk perlindungan hutan adat.

    Ke depan, ia mengatakan tantangan KLHK adalah mencabut konsesi-konsesi bermasalah, yang melanggar moratorium pembukaan lahan. Salah satu contohnya SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Buol.

    "Siti Nurbaya harus berani mencabut SK tersebut, jika memiliki komitmen pembenahan tata kelola tersebut seumpama dia jadi Menteri LHK lagi," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.