Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tugas Berat, Pengusaha Minta Menteri Jokowi Tak Diam di Kantor

Reporter

image-gnews
Sri Mulyani tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 22 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai menjabat Menteri Keuangan periode 2019 - 2024. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 22 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai menjabat Menteri Keuangan periode 2019 - 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pelaku usaha berharap sosok menteri yang terpilih masuk ke kabinet baru Presiden Joko Widodo atau menteri Jokowi bisa terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengawasi implementasi kebijakan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan para pelaku usaha sangat berharap kabinet itu berisi orang-orang yang sungguh cakap, kompeten, profesional dan sesuai untuk menjalankan fungsi di pos jabatannya masing-masing.

Dengan begitu, kepercayaan pasar domestik dan internasional untuk melakukan kegiatan usaha dan investasi di Indonesia bisa ditingkatkan. Di samping itu, pihaknya berharap sosok menteri dalam kabinet bisa terlibat lebih jauh mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan.

"Mereka sebaiknya bukan tipe orang yang hanya duduk di kantor, tetapi juga orang yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengawasi pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada saat ini dan menyempurnakan apabila ada yang kurang," ujarnya Senin, 21 Oktober 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pasalnya, Shinta mengatakan permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan reformasi ekonomi yang tidak konsisten. Dengan begitu, anggota kabinet periode mendatang memiliki tugas berat untuk melanjutkan dan mempercepat pelaksanaan reformasi ekonomi nasional.

Kebijakan menteri Jokowi baru mesti memberikan dampak yang lebih konkret pada peningkatan daya saing iklim usaha dan investasi nasional. Oleh karena itu, dia berharap latar belakang para menteri bisa memastikan adanya kelanjutan dan percepatan pelaksanaan reformasi kebijakan ekonomi nasional itu di setiap jabatan yang dipercayakan Presiden Jokowi.

"Karena masalah besar kita sekarang bukan hanya pada kelanjutan reformasi kebijakan ekonomi saja, tetapi lebih banyak terjadi karena inkonsistensi pelaksanaan kebijakan reformasi ekonomi di lapangan," kata Shinta yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

3 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

"Masa automatic adjustment dilakukan di bulan Januari?" tanya Refly Harun.


Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

5 hari lalu

Petugas penukaran mata uang asing tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat tipis 5 poin atau 0,03 persen ke level 14.200. Tempo/Tony Hartawan
Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.


Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

6 hari lalu

Ilustrasi bekerja dari rumah (WFH). Shutterstock
Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

8 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.


Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

9 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusana Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memaparkan Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.


Sidang Pemeriksaan Sengketa Pilpres Telah Selesai, Ini Langkah MK Selanjutnya

11 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sidang Pemeriksaan Sengketa Pilpres Telah Selesai, Ini Langkah MK Selanjutnya

Seluruh hakim MK menyampaikan pandangannya terhadap rangkaian PHPU Pilpres 2024 dalam rapat permusyawaratan hakim.


Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

12 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.


Menteri Jokowi Berdalih Bansos Tak Terkait Pemilihan Presiden

13 hari lalu

Empat menteri Jokowi berdalih bantuan sosial tak terkait pemilu.
Menteri Jokowi Berdalih Bansos Tak Terkait Pemilihan Presiden

Menteri Jokowi berdalih bantuan sosial atau bansos tak terkait pemilihan presiden.


Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

14 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyaksikan pertandingan Grup A Piala AFF antara Indonesia vs Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, 29 Desember 2022. Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Thailand.  Foto :  Biro Pers Sekretariat Presiden/Agus Suparto
Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.


Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

14 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.