Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dipanggil ke Istana, Intip Kinerja Fadjroel Rachman di Adhi Karya

image-gnews
Penggiat anti korupsi, Fadjroel Rachman tiba untuk memberikan dukungan terhadap KPK terkait kabar penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Gedung KPK, Jakarta, 23 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Penggiat anti korupsi, Fadjroel Rachman tiba untuk memberikan dukungan terhadap KPK terkait kabar penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Gedung KPK, Jakarta, 23 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Fadjroel Rachman dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan di pemerintahan pada periode 2019-2024. Kendati, Fadjroel belum menjelaskan posisi apa yang ditawarkan Jokowi itu.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara sekaligus pengajar di Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan kinerja Fadjroel sejatinya bisa dilihat dalam laporan kinerja Adhi Karya dalam tiga atau empat tahun ke belakang. "Jadi intinya kinerja bisa dilihat apakah selama 3-4 tahun sebagai komisaris kira-kira kinerja Adhi Karya meningkat enggak, kalau ada peningkatan berarti kan bagus, jalan. Fungsi pengawasan dewan komisaris pun jalan," ujar Toto dalam sambungan telepon kepada Tempo, Senin, 21 Oktober 2019.

Sementara bila performa perusahaan pelat merah itu stagnan, maka perlu dipertanyakan apa langkah komisaris kepada dewan direksi. Sebabnya, Toto mengatakan fungsi dewan komisaris adalah mengawasi jalannya target dan realisasi kinerja yang dieksekusi dewan direksi. Dewan komisaris mesti melakukan koreksi apabila ada hal yang dinilai kurang sesuai.

Fadjroel ditunjuk menjadi Komisaris Utama Adhi Karya pada September 2015. Pada tahun itu, laba bersih perseroan sepanjang tahun tercatat Rp 463,68 miliar atau meningkat 40,9 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 329,1 miliar.

Setahun setelahnya, kinerja perusahaan dengan kode emiten ADHI itu justru tercatat kurang cemerlang. Laba bersih BUMN karya tersebut tercatat turun 32,4 persen ke angka Rp 313,45 miliar di 2016.

Performa lesu itu tidak berlanjut pada tahun berikutnya. Pada 2017, pertumbuhan laba bersih perseroan melonjak 64,43 persen. Kala itu, perseroan tercatat mencetak laba bersih Rp 515,41 miliar.

Adapun pada 2018, pertumbuhan laba perseroan tercatat melambat ke angka 24,98 persen. Perusahaan konstruksi pelat merah membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp 644,15 miliar pada tahun itu. Terakhir, pada semester I 2019, Adhi Karya membukukan laba bersih Rp 215 miliar atau tumbuh 1,08 persen secara tahunan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fadjroel Rachman dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta Senin siang, 21 Oktober 2019. Ihwal dirinya akan mundur atau tidak dari posisi komisaris Adhi Karya setelah mendapat tawaran posisi dari Jokowi, Fadjroel mengatakan dirinya belum bisa memastikan soal itu. Fadjroel mengatakan hal itu akan dibicarakan lebih jauh nantinya.

"Apakah harus mundur dari sebagai komisaris Adhi Karya ataukah tetap berada di sana, jadi belum ada pembicaraan sampai sejauh itu," kata Fadjroel seusai bertemu Presiden.

Berdasarkan situs Adhi Karya, Fadjroel Rachman lahir 17 Januari 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain komisaris, dia bekerja sebagai peneliti, penulis dan pengamat politik.

Fadjroel Rachman adalah lulusan Sarjana Muda Jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung, S1 Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, S2 Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan S3 Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia.

Sebagai Komisaris Utama di Adhi Karya, penghasilan Fadjroel Rachman sebesar Rp 1,12 miliar pada 2016. Penghasilan itu terdiri dari gaji Rp 54,45 juta per bulan, asuransi purna jabatan Rp 13,61 juta, tunjangan hari raya Rp 54,45 juta, tunjangan transportasi Rp 10,89 juta dan tantiem Rp 126,27 juta. Pada 2016, masa kerja Fadjroel sebanyak 12 bulan.

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

2 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

"Masa automatic adjustment dilakukan di bulan Januari?" tanya Refly Harun.


Sidang Pemeriksaan Sengketa Pilpres Telah Selesai, Ini Langkah MK Selanjutnya

9 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sidang Pemeriksaan Sengketa Pilpres Telah Selesai, Ini Langkah MK Selanjutnya

Seluruh hakim MK menyampaikan pandangannya terhadap rangkaian PHPU Pilpres 2024 dalam rapat permusyawaratan hakim.


Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

11 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.


Menteri Jokowi Berdalih Bansos Tak Terkait Pemilihan Presiden

12 hari lalu

Empat menteri Jokowi berdalih bantuan sosial tak terkait pemilu.
Menteri Jokowi Berdalih Bansos Tak Terkait Pemilihan Presiden

Menteri Jokowi berdalih bantuan sosial atau bansos tak terkait pemilihan presiden.


Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

12 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyaksikan pertandingan Grup A Piala AFF antara Indonesia vs Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, 29 Desember 2022. Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Thailand.  Foto :  Biro Pers Sekretariat Presiden/Agus Suparto
Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.


Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

12 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.


Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

13 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

Keempat Menteri Jokowi bicara di sidang sengketa Pilpres atau PHPU di MK. Apa kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy?


Selain 4 Menteri Jokowi, MK Panggil DKPP dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Sosok Heddy Lugito Ketua DKPP

13 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengetuk palu vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024. DKPP memvonis Hasyim Asy'ari dan enam komisioner KPU lainnya melanggar etik dan Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Selain 4 Menteri Jokowi, MK Panggil DKPP dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Sosok Heddy Lugito Ketua DKPP

MK memanggil 4 menteri Jokowi, selain itu DKPP dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito pernah tetapkan KPU langgar etik


Besok 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Ini Respons Kubu Anies-Prabowo-Ganjar

14 hari lalu

MK Panggil 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres, TPN: Ini Suatu Kemajuan
Besok 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Ini Respons Kubu Anies-Prabowo-Ganjar

Sebanyak 4 menteri Jokowi bakal menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres di MK besok. Apa harapan kubu Anies dan Ganjar?


MK Panggil 4 Menteri Jokowi, Mahfud Md Beberkan Pengalamannya Saat Jadi Ketua Mahkamah

14 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
MK Panggil 4 Menteri Jokowi, Mahfud Md Beberkan Pengalamannya Saat Jadi Ketua Mahkamah

Mahfud Md menyebutkan pemanggilan pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya memang sering kali dilakukan oleh MK.