Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nadiem Makarim Jadi Menteri, Pengemudi Ojek Online Ancam Demo

Reporter

image-gnews
Gojek meluncurkan logo baru untuk menandai 9 tahun kiprahnya sebagai perusahaan aplikasi. Peluncuran tersebut dilakukan di kantor Gojek, Pasaraya Blok M, Senin, 22 Juli 2019, dan dihadiri CEO Gojek Nadiem Makarim, Co-Founder Gojek Kevin Aluwi, serta Presiden Gojek Andre Sulistyo. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Gojek meluncurkan logo baru untuk menandai 9 tahun kiprahnya sebagai perusahaan aplikasi. Peluncuran tersebut dilakukan di kantor Gojek, Pasaraya Blok M, Senin, 22 Juli 2019, dan dihadiri CEO Gojek Nadiem Makarim, Co-Founder Gojek Kevin Aluwi, serta Presiden Gojek Andre Sulistyo. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Transportasi Roda Dua Indonesia yang merepresentasikan asosiasi pengemudi ojek online menolak rencana Presiden Joko Widodo memasukkan pendiri Gojek Nadiem Makarim dalam kabinet pemerintahannya.

Presidium Nasional Gabungan Transportasi Roda Dua Indonesia (Garda) Igun Wicaksono menuturkan, pengemudi ojek online (ojol) tidak setuju apabila Nadiem jadi salah satu menterinya Jokowi.

"Akan ada pergerakan seluruh Indonesia, sebagai penolakan. Hari ini dan besok kami konsolidasi dengan rekan-rekan daerah, karena mereka juga tidak setuju," ujarnya Senin, 21 Oktober 2019.

Dia menginginkan agar pihak Istana dalam hal ini Presiden Jokowi dapat mendengar aspirasi pengemudi ojol agar tidak timbul gejolak pada jutaan pengemudi ojol se-Indonesia.

Menurutnya, Nadiem Makarim boleh saja besar dengan berderet gelar akademik dan valuasi Gojek hingga triliunan rupiah. Namun, dia menilai jutaan mitra ojek online masih berdarah-darah di lapangan dan jauh dari sejahtera dari segi pendapatan.

"Ketua-ketua ojol dari berbagai daerah di Sumatra dan Jawa sudah komunikasi dengan saya, mereka siap bawa massa ojol untuk masuk Jakarta, melakukan aksi unras (unjuk rasa) menolak Nadiem Makarim jadi menteri," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, CEO Gojek Nadiem Makarim menyatakan mundur dari perusahaan teknologi yang didirikannya seiring rencana penetapan dirinya sebagai menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

"Posisi saya di Gojek sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali. Per hari ini sudah sama sekali posisi maupun kewenangan apapun di Gojek," kata Nadiem seusai bertemu Presiden di Istana, Senin (21/10/2019).

Nadiem mengatakan, tawaran masuk ke kabinet oleh Jokowi merupakan "suatu kehormatan yang biasa". Nadiem menerima tawaran dari Presiden tersebut. Di samping itu, lulusan Universitas Harvard Amerika Serikat menyatakan sangat senang karena pemanggilan dirinya menunjukkan bahwa Indonesia siap berinovasi dan maju di masa mendatang.

Dia belum membicarakan mengenai posisi spesifik di Kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Nadiem mengaku dirinya dan Jokowi telah mendiskusikan mengenai butir-butir visi Presiden, terutama mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi dan peningkatan investasi.

Nadiem Makarim mengatakan ada banyak inovasi yang ingin dilakukan bagi Indonesia. Kendati demikian, Nadiem mengaku belum bisa menyebutkan hal tersebut pada saat ini. Nadiem sendiri datang ke Istana dengan menggunakan baju putih, sama seperti calon-calon menteri lainnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

1 hari lalu

Dekan Universitas Nasional Kumba Digdowiseiso. Foto : UNAS
4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

Soal kasus Kumba Digdowiseiso, begini poin seruan KIKA atas kasus pelanggaran akademik.


Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

3 hari lalu

Siswa Sekolah Dasar Islam Excellent Plus Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengenakan pakaian adat untuk seragam sekolah. Foto: SF Islam Excellent Plus/Istimewa
Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Permendikbud Ristek soal pakaian adat sebagai seragam sekolah pada waktu tertentu adalah Bukittinggi.


Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

4 hari lalu

Pedagang seragam sekolah menunggu calon pembeli di Pasar Jatinegara, Jakarta, Minggu, 5 Juli 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.


Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

4 hari lalu

Warga membeli seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021. Permintaan seragam sekolah meningkat menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta yang akan dimulai Senin esok, 30 Agustus 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

Seragam sekolah sempat diisukan alami perubahan, begini respons Kemendikbudristek. Begini bunyi Permendikbudristek soal Seragam Sekolah.


Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

8 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo (kiri) saat acara Kreasi Bangkit di Buperta, Cibubur, Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2023. Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kwatir Nasional (Kwarnas) menggelar kegiatan KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) yang bertemakan Bangun Generasi Indonesia Menabung, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Indonesia Maju. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

Kwarnas masih enggan membahas pengembangan pendidikan Pramuka sebelum permendikbudristek direvisi


Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

14 hari lalu

Pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028 yang dipimpin oleh Budi Waseso dikukuhkan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengingatkan pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan.


Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

15 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) setuju dengan kebijakan terbaru Nadiem soal ekskul Pramuka yang tak wajib.


Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

15 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

Mahfud Md mengaku, saat menjabat Menkopolhukam, dia mengusulkan agar posisi Pramuka di sekolah dikuatkan dan dinaikkan anggarannya.


Nadiem Makarim Cabut Pramuka sebagai Ekskul Wajib di Sekolah, Ingatkah Tingkatan dalam Pramuka?

15 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. Getty Images
Nadiem Makarim Cabut Pramuka sebagai Ekskul Wajib di Sekolah, Ingatkah Tingkatan dalam Pramuka?

Mendikbudristek Nadiem Makarim putuskan Pramuka tidak lagi sebagai ekskul wajib di sekolah. Berikut jenjang atau tingkatan dalam Pramuka, masih ingat?


Mahfud Tak Setuju Pramuka Dihapus dari Ekskul Wajib: Saya Malah Usul Dikuatkan

16 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Tak Setuju Pramuka Dihapus dari Ekskul Wajib: Saya Malah Usul Dikuatkan

Mahfud MD meminta Nadiem Makarim untuk menjadikan Pramuka sebagai ekskul wajib.