Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ke Jokowi, Ridwan Kamil Minta Soal Pemekaran Atau Keadilan Fiskal

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti potong rambut massal di area wisata Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat, Sabtu 19 Januari 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti potong rambut massal di area wisata Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat, Sabtu 19 Januari 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku, ada permintaan yang diharapkannya bisa terwujud di pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo di periode dua ini.

“Saya sih ingin menghadap. Problem Jawa Barat kan yang pertama pemekaran wilayah. Itu masih mengemuka,” kata dia di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Senin, 21 Oktober 2019.

Ridwan Kamil mengatakan, kebijakan penghentian pemekaran daerah dinilainya merugikan Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, hanya memiliki 27 kabupaten/kota. Dengan jumlah daerah yang sedikit, dana kucuran bantuan fiskal pemerintah pusat untuk daerah menjadi tidak proporsional.

“Jawa Timur menerima Rp 15 triliun lebih banyak, padahal penduduknya lebih sedikit karena jumlah daerahnya lebih banyak. Kan ini nggak sinkron,” kata dia.

Soal jumlah daerah otonomi Tingkat II yang lebih sedikit tersebut menjadikan sejumlah persoalan, di antaranya layanan publik. Jawa Barat, diakuinya jangkauan layanan publiknya masih kalah dibandingkan dengan Sumatera Utara. “Contoh Sumatera Utara, penduduknya hanya 11-12 juta (jiwa). Kalau tidak salah daerahnya di atas 30-an. Penduduk hanya 11-12 juta, dikelola, itu pasti atensinya lebih bagus,” kata dia.

Dia mengatakan, tak heran jika sejumlah daerah di Jawa Barat mengeluh. “Makanya kalau ada isu Bogor pengin ini, Bekasi ingin ke sana, pelayanan publiknya lama, ya matematikanya sebenarnya di sana. Nah ini yang kami harapkan dapat diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Jadi Jawa Barat meminta,” kata dia.

Dia mengatakan, pemerintah dan DPR saat ini menyetop pemekaran daerah karena dinilai banyak yang gagal. “Kegagalan DOB (daerah otonomi baru) di luar Jawa Barat, kalau boleh jangan dijadikan alasan. Kami jadi korban, padahal kami butuh. Buktinya DOB di Jawa Barat itu berhasil semua. Banjar berhasil, Pangandaran pengangguran terendah, berhasil. Ini jangan dipukul rata, tapi dilihat situasinya. Itu harapan kita,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika pemerintah masih belum bisa melepas penghentian sementara pemekaran daerah, Ridwan Kamil menawarkan opsi kedua. “Kalau tidak bisa, maka harus ada perbaikan keadilan fiskal,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, penghentian sementara pemekaran daerah hanya membutuhkan restu politik dari Presiden. “Kadang-kadang semua politik. Dan ujungnya politik ada di Presiden, kira-kira itu,” kata dia.

Dia berharap banyak pada Presiden Jokowi yang kembali memimpin Indonesia untuk periode keduanya, yang kini didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amien. Terutama kondusivitas di sisi sosial-politik.

“Periode pertama itu ekonomi banyak kemajuan cepat, tapi sosial politik banyak gejolak yang kami rasakan, yang harus kami amankan di bawah. Mudah-mudahan periode kedua, ekonominya di akselerasi lebih baik dan sosial politiknya lebih damai, lebih kondusif. Kalau boleh tidak ada lagi potensi-potensi perpecahan, rekonsiliasinya tidak hanya di level elite, tapi juga di akar rumput juga kita harapkan. Sehingga kalau itu terjadi, 5 tahun ke depan betul-betul kita fokus membangun bersama-sama dan tidak ada lagi hal-hal yang mengingatkan pada masa lalu yang memang perlu kita sempurnakan,” kata Ridwan Kamil.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

5 menit lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

31 menit lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

57 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

1 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

1 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

2 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

2 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

4 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

5 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?