Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pidato Jokowi, Jimly: Menteri Belum Diangkat Sudah Ancam Dipecat

image-gnews
Pratikno, Fadjroel Rachman, dan Nico Harjanto masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan jelang pengumuman Kabinet Jokowi Jilid II, Jakarta, 21 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pratikno, Fadjroel Rachman, dan Nico Harjanto masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan jelang pengumuman Kabinet Jokowi Jilid II, Jakarta, 21 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Iklan

Tempo.Co, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jimly Asshiddiqie menilai pidato yang dibacakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi selepas pelantikan kemarin sangat sesuai dengan gaya sang presiden. Hanya saja, dia memberi sedikit catatan atas pidato tersebut.

"Pidato kemarin sudah Jokowi banget, tapi ada kelebihan, menterinya belum diangkat sudah mau diancam dipecat," ujar Jimly di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2019.

Jokowi dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 bersama wakil presiden Ma'ruf Amin pada Ahad, 20 Oktober 2019. Dalam pidato pertamanya, Jokowi meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, akan saya copot," kata Jokowi, kemarin.

Di samping soal ancaman itu, Jimly mengatakan dari pidato tersebut banyak sekali hal yang harus dikerjakan dalam lima tahun ke depan. Salah satunya adalah mengenai omnibus law yang disinggung Jokowi dalam pidatonya kemarin.

Ia mengatakan model beleid tersebut sangat cocok dan relevan lantaran adanya kebutuhan untuk melakukan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alasannya, banyak aturan-aturan tua yang masih berlaku secara de jure, tapi dalam praktik tidak berlaku lagi.

"Bahkan ada juga yang sudah tidak berlaku lagi tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia tidak berlaku lagi," kata Jimly. "Karena itu kita perlu membantu membangn suatu sistem yang bisa menata ulang sistem perundang-undangan di Indonesia."

Dengan demikian, Jimly menilai apa yang dipidatokan Jokowi itu sangat tepat waktunya dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, ia meminta jajaran birokrasi, khususnya Bappenas untuk mempersiapkan diri. "Karena Ini tercermin baik di pidato Presiden tanggal 16 Agustus yang lalu, di depan DPR, DPD, dan MPR. Maupun kemarin dan diulangnya lagi dengan lebih detil, lebih jelas," tutur Jimly.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Omnibus Law, Jimly sepakat bahwa dalam lima tahun ke depan pemerintah harus melakukan reformasi institusional. "Birokrasinya jangan kegemukan seperti sekarang dan itu perlu sekali keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer dan berpengaruh kepada ASN, jadi para PNS di seluruh Indonesia harus siap," tuturnya.

Namun, ia menilai rencana Presiden Jokowi memangkas lapisan eselon di pemerintahan terlalu ekstrim. Sebab, jumlah lapisan eselon yang awalnya empat itu hendak dirampingkan menjadi hanya dua. "Soal eselon dia (Jokowi) mau dari empat eselon menjadi dua saja, saya bilang terlalu ekstrim," ujar Jimly.

Ia menyarankan pemangkasan itu tidak dilakukan terlalu ekstrim, dengan misalnya menjadi tiga lapis eselon saja. Sebab, ia melihat akan ada kegegeran apabila keinginan Jokowi itu diterapkan secara nasional.

"Jadi tiga saja, tapi tiga bukan hanya jumlah. Mekanisme pengambilan keputusan itu harus di eselon II, bukan eselon I. Eselon I fungsinya hanya staf pendukung pimpinan," tutur Jimly. Ke depannya, Jimly mengatakan arahan harus datang dari level direktur, bukan direktur jenderal. Sehingga, semua keputusan harus selesai paling tinggi pada tingkat direktur.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

38 menit lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

41 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

59 menit lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

1 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

3 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

3 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

12 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.