Jokowi Dua Periode, PUPR Tetap Fokus Infrastruktur Kerakyatan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua, Rabu 28 November 2018. Menyamakan harga BBM di seluruh pelosok negeri bukan perkara mudah. Kondisi alam dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi Pertamina. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua, Rabu 28 November 2018. Menyamakan harga BBM di seluruh pelosok negeri bukan perkara mudah. Kondisi alam dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi Pertamina. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki periode II kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bakal tetap memprioritaskan berbagai program infrastruktur kerakyatan. Proyek infrastruktur ini dinilai dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah yang selaras dengan konsep Indonesia sentris.

    "Selain infrastruktur yang besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin 21 Oktober 2019.

    Menteri Basuki memaparkan, pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi. Selain itu, PUPR juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema padat karya tunai.

    Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema padat karya tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).

    Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat tidak menggunakan kontraktor.

    Secara nasional dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), PISEW telah menyentuh 1.664 kecamatan dari total target 2015-2019 sebanyak 2.564 kecamatan. Program PISEW tahun 2018 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp540 miliar.

    Dari jumlah tersebut, mayoritas digunakan untuk pembangunan jalan sebesar 84,9 persen dari total anggaran atau Rp 447,69 miliar, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan drainase, jembatan, air bersih, sanitasi, dan tambatan perahu.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan sentra kegiatan ekonomi pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. 

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.