Jokowi Mau Pangkas Eselon, DPD: Terlalu Ekstrem

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa SD Negeri Joglo Solo membawa foto Presiden Joko Widodo dan dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai upacara bendera di sekolahnya di Solo, Jawa Tengah, Senin, 21 Oktober 2019. ANTARA

    Siswa SD Negeri Joglo Solo membawa foto Presiden Joko Widodo dan dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai upacara bendera di sekolahnya di Solo, Jawa Tengah, Senin, 21 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie menilai rencana Presiden Joko Widodo untuk memangkas lapisan eselon di pemerintahan terlalu ekstrem. Dalam pidato perdananya setelah dilantik untuk periode II kemarin, Jokowi ingin merampingkan jenjang eselon dari empat menjadi hanya dua.

    "Soal eselon dia (Jokowi) mau dari empat eselon menjadi dua saja, saya bilang terlalu ekstrem," ujar Jimly di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2019.

    Jimly menyarankan pemangkasan itu tidak dilakukan terlalu ekstrem, misalnya menjadi tiga lapis eselon saja. Sebab, ia melihat akan ada kegegeran apabila keinginan Jokowi itu diterapkan secara nasional.

    "Jadi tiga saja, tapi tiga bukan hanya jumlah. Mekanisme pengambilan keputusan itu harus di eselon II, bukan eselon I. Eselon I fungsinya hanya staf pendukung pimpinan," tutur Jimly.

    Ke depannya, Jimly mengatakan arahan harus datang dari level direktur, bukan direktur jenderal. Sehingga, semua keputusan harus selesai paling tinggi pada tingkat direktur.

    Di samping itu, Jimly memang melihat dalam lima tahun ke depan pemerintah harus melakukan reformasi institusional. "Birokrasinya jangan kegemukan seperti sekarang dan itu perlu sekali keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer dan berpengaruh kepada ASN, jadi para PNS di seluruh Indonesia harus siap," tuturnya.

    Jimly juga melihat ke depannya semua pegawai pelat merah harus bisa multi tasking. "Dia harus bisa mengerjakan pekerjaan 3-4 orang sebelumnya," kata Jimly. "Itu adalah modernisasi organisasi saat subjek2 bisa mengerjakan banyak pekerjaan."

    Sebelumnya, Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

    "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.