Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Terpengaruh Pelantikan Jokowi, Pasar Obligasi Tunggu Kabinet

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin pada Ahad 20 Oktober 2019 kemarin diprediksi tak berpengaruh besar pada perdagangan  obligasi hari ini. Pelaku pasar diduga lebih penasaran menanti tim ekonomi Kabinet Jokowi Jilid II misalnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang biasanya menerbitkan surat utang dengan nilai cukup tinggi.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia, Ramdhan Ario Maruto mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden hanyalah acara seremonial sehingga pasar obligasi tak terlalu terpengaruh. “Kalau pelantikannya, nggak terlalu pengaruh karena [investor] sudah tahu. Yang ditunggu ini menteri ekonomi, kayak menteri BUMN karena BUMN banyak terbitkan surat utang,” ujarnya, Ahad.

Dikutip dari data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), mandat penerbitan surat utang menyentuh Rp46,02 triliun. Berdasarkan institusinya, terdapat 26 perusahaan swasta yang akan menerbitkan surat utang dengan nilai Rp 26,12 triliun. Sisanya, surat utang yang akan diterbitkan berasal dari delapan BUMN dengan nilai Rp19,9 triliun.

Pada semester I/2019, surat utang BUMN membanjiri pasar dengan nilai Rp33,9 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan emiten swasta yakni dengan Rp25,3 triliun. Kendati demikian, bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, di tahun 2018 justru emiten swasta menerbitkan surat utang dengan nilai lebih tinggi yakni Rp72,7 triliun sedangkan BUMN menerbitkan Rp59,8 triliun.

Di sisi lain, Ramdhan menyebut pasar obligasi lebih sensitif terhadap sentimen eksternal. Mengingat, investor asing memiliki kontribusi cukup besar dan memiliki kemampuan untuk menggerakkan pasar.

Dikutip dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) pada 17 Oktober 2019, kepemilikan asing dalam instrumen surat utang negara (SUN) dan sukuk negara sebesar Rp1.036,54 triliun atau 38,77 persen dari total Rp2.673,85 triliun surat utang yang beredar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penurunan suku bunga acuan oleh The Fed dan perang dagang Cina-Amerika Serikat, katanya, lebih mampu mendorong pasar dibandingkan sentimen domestik.

Pasalnya, penurunan suku bunga acuan akan membuat pasar RI semakin menarik sehingga merangsang aliran dana asing. Sementara itu, meruncingnya perang dagang Cina-Amerika Serikat membuat aset seperti rupiah dan SUN dijauhi investor karena berisiko tinggi. “Pasar lebih dipengaruhi [sentimen] eksternal,” kata Ramdhan.

Sementara itu, kondisi pasar pasca pelantikan Jokowi diperkirakan relatif stagnan, cenderung turun tipis karena menjelang lelang SUN. Seperti diketahui, pemerintah akan melelang tujuh seri SUN dengan satu seri baru. Targetnya, pada kuartal IV/2019 pemerintah bisa meraup Rp101,47 triliun dari lima kali lelang SUN dan enam kali lelang sukuk. “Menjelang lelang, pasar turun besok tetapi enggak terlalu signifikan,” Ramdhan memprediksi.

BISNIS

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

5 jam lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

6 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Dagang Sapi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

8 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

8 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

8 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

9 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

10 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

10 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.