Periode Kedua, Jokowi Ajak DPR Terbitkan Dua Undang-undang Ini

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Joko Widodo saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan dua Undang-undang besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    "Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato dalam pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019.

    Omnibus law adalah satu UU yang sekaligus merevisi beberapa beleid bahkan puluhan aturan. Ia memastikan puluhan UU yang mengambat penciptaan lapangan kerja bakal langsung direvisi sekaligus.

    Hal serupa juga, menurut Jokowi, akan dilakukan untuk UU yang menghambat pengembangan UMKM. "segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas," kata Jokowi.

    Di samping UU besar, Jokowi mengatakan pada periode keduanya ini penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran. Hal ini dilakukan sejalan dengan keinginannya untuk memprioritaskan investasi guna penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

    Menurut Jokowi prosedur dan birokrasi yang panjang mesti dipangkas. Salah satu langkahnya adalah dengan penyederhanaan eselonisasi di pemerintahan. "Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja," ujar Jokowi.

    Jokowi mengatakan eselonisasi itu akan dipangkas dan diganti dengan jabatan fungsional yang dinilainya menghargai keahlian dan kompetensi. Dalam pidatonya itu, Jokowi juga meminta ara birokrat, menteri, dan pejabat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan."Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi.

    Sebelum menyampaikan pidato, Jokowi dan Ma'ruf Amin membaca sumpah jabatan pada Ahad, 20 Oktober 2019. Keduanya kemudian menandatangani berita acara pelantikan presiden. Nampak pula Ketua MPR dan jajaran pimpinan dalam penandatanganan ini

    Dengan pembacaan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan, Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.