Jokowi Diminta Pilih Menteri Keuangan Independen dan Profesional

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berpelukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. Silaturahmi itu juga merupakan ajang perpisahan presiden, wakil presiden serta para menteri kabinet kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berpelukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. Silaturahmi itu juga merupakan ajang perpisahan presiden, wakil presiden serta para menteri kabinet kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan baru yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diharapkan merupakan individu yang independen dan profesional.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati saat ditemui beberapa waktu lalu di Jakarta.

    Menurut Enny, orang yang akan mengisi pos menteri di bidang ekonomi seperti Menteri Keuangan harus merupakan orang yang terbebas dari kepentingan apapun. Kepentingan-kepentingan terselubung (vested interest) yang bersifat individu atau politis tidak boleh mengganggu kinerjanya.

    "Mereka harus orang-orang yang dapat mengeksekusi visi presiden, independen, dan berintegritas tinggi," kata Enny.

    Selain itu, orang yang nantinya ditunjuk juga harus mengetahui sektor-sektor ekonomi mana saja yang dapat didorong untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Hal ini kian penting mengingat kondisi perekonomian global yang goyah.

    Setelah dapat mengidentifikasi sektor yang dapat diandalkan Indonesia, Enny juga berharap menteri tersebut benar-benar mengetahui seluk beluk sektor tersebut agar dapat merancang kebijakan yang optimal.

    Menurutnya, Menteri Keuangan tidak hanya harus mengelola anggaran secara transparan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah efektivitas anggaran yang baik.

    "Dari Global Competitiveness Index, nilai transparansi anggaran kita memang naik. Tetapi, efektivitasnya belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini yang harus diperhatikan Menteri Keuangan selanjutnya," kata Enny.

    Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan Menteri Keuangan yang baru juga perlu memiliki pengalaman di bidang birokrasi. Hal ini karena posisi ini tidak hanya akan menghadapi tantangan mengatur keuangan negara di tengah ketidakpastian global.

    "Menkeu juga posisi yang akan memimpin negosiasi politik anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, pengalaman di bidang ini (birokrasi) menjadi hal nilai plus tersendiri," ujar Yusuf.

    Selama masa Kabinet Kerja dibawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indonesia memiliki dua Menteri Keuangan. Bambang P. S. Brodjonegoro menduduki pos ini dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016.

    Saat terjadinya reshuffle kabinet jilid II, Bambang digeser pada pos Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Ia digantikan oleh eks Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga masa pemerintahan Jokowi-JK berakhir pada Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.