Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Diminta Pilih Menteri Keuangan Independen dan Profesional

Reporter

image-gnews
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berpelukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. Silaturahmi itu juga merupakan ajang perpisahan presiden, wakil presiden serta para menteri kabinet kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berpelukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. Silaturahmi itu juga merupakan ajang perpisahan presiden, wakil presiden serta para menteri kabinet kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan baru yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diharapkan merupakan individu yang independen dan profesional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati saat ditemui beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurut Enny, orang yang akan mengisi pos menteri di bidang ekonomi seperti Menteri Keuangan harus merupakan orang yang terbebas dari kepentingan apapun. Kepentingan-kepentingan terselubung (vested interest) yang bersifat individu atau politis tidak boleh mengganggu kinerjanya.

"Mereka harus orang-orang yang dapat mengeksekusi visi presiden, independen, dan berintegritas tinggi," kata Enny.

Selain itu, orang yang nantinya ditunjuk juga harus mengetahui sektor-sektor ekonomi mana saja yang dapat didorong untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Hal ini kian penting mengingat kondisi perekonomian global yang goyah.

Setelah dapat mengidentifikasi sektor yang dapat diandalkan Indonesia, Enny juga berharap menteri tersebut benar-benar mengetahui seluk beluk sektor tersebut agar dapat merancang kebijakan yang optimal.

Menurutnya, Menteri Keuangan tidak hanya harus mengelola anggaran secara transparan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah efektivitas anggaran yang baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dari Global Competitiveness Index, nilai transparansi anggaran kita memang naik. Tetapi, efektivitasnya belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini yang harus diperhatikan Menteri Keuangan selanjutnya," kata Enny.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan Menteri Keuangan yang baru juga perlu memiliki pengalaman di bidang birokrasi. Hal ini karena posisi ini tidak hanya akan menghadapi tantangan mengatur keuangan negara di tengah ketidakpastian global.

"Menkeu juga posisi yang akan memimpin negosiasi politik anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, pengalaman di bidang ini (birokrasi) menjadi hal nilai plus tersendiri," ujar Yusuf.

Selama masa Kabinet Kerja dibawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indonesia memiliki dua Menteri Keuangan. Bambang P. S. Brodjonegoro menduduki pos ini dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016.

Saat terjadinya reshuffle kabinet jilid II, Bambang digeser pada pos Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Ia digantikan oleh eks Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga masa pemerintahan Jokowi-JK berakhir pada Oktober 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri Harus Lapor ke Bea Cukai, Sri Mulyani Buka Suara

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri Harus Lapor ke Bea Cukai, Sri Mulyani Buka Suara

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal aturan barang bawaan ke luar negeri yang ramai dibicarakan oleh warganet belakangan ini.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.


Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

4 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

Presiden Jokowi telah menerbitkan peraturan mengenai pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Kapan cairnya dan berapa besarannya?


PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

8 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono angkat bicara soal kenaikan PPN yang diberlakukan tahun depan.


Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

Jaksa Agung mengingatkan perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kemenkeu.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

11 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Kemenkeu yakin pembayaran THR dan gaji ke-13 100 persen dapat memperkuat konsumsi dan menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut.


Pemerintah Pastikan Kenaikan THR dan Gaji ke-13

13 hari lalu

Pemerintah Pastikan Kenaikan THR dan Gaji ke-13

Pencairan THR direncanakan 10 hari kerja sebelum Idulfitri. Sedangkan gaji ke-13 dilaksanakan mulai Juni 2024.