5 Tahun Jokowi, Sektor Pangan Masih Jadi Sorotan

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, 25 Mei 2018. Bendungan ini akan bermanfaat untuk mengairi kurang lebih 3 ribu hektare sawah masyarakat dan sumber air baku bagi daerah sekitar. Foto: Kris - Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, 25 Mei 2018. Bendungan ini akan bermanfaat untuk mengairi kurang lebih 3 ribu hektare sawah masyarakat dan sumber air baku bagi daerah sekitar. Foto: Kris - Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya, Ma'ruf Amin dilantik hari ini, Minggu, 20 Oktober 2019. Kabinet Jokowi Jilid II akan segera diumumkan. Adapun masa tugas kabinet kerja 5 tahun Jokowi tahap pertama telah berakhir Jumat lalu, 18 Oktober 2019. 

    Di awal masa jabatan periode kedua, kabinet baru Jokowi-Ma'ruf memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan salah satunya di bidang pangan. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Rusli Abdullah, Jokowi-Ma'ruf harus tegas dalam kebijakan impor pangan agar tak jadi polemik di antara menterinya.

    "Ibarat orkestra, sebagai presiden Pak Jokowi bukan dirigen yang baik. Misalnya banyak kebijakan yang terbit pagi, sore sudah dicabut lagi," ujarnya.

    Ketegangan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam hal impor pangan juga menjadi sorotan dalam masa tugas pertama 5 tahun Jokowi. Tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan membuka keran impor beras sebanyak 2 juta ton. Namun keputusan impor itu ditolak Kementan yang mengklaim stok beras nasional surplus 16,7 juta ton pada 2017.

    Presiden Jokowi dinilai pula belum berhasil mengendalikan bahan pangan seperti daging sapi. Menurut Rusli, meski sudah dilakukan impor daging, harga tetap tak pernah berada di bawah Rp 100 ribu.

    Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi dari ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih. Dia mengatakan kedaulatan pangan masih menjadi persoalan yang perlu dituntaskan oleh Jokowi-Ma'ruf dalam lima tahun ke depan.

    Dalam lima tahun terakhir, ada anomali kebijakan yang diterapkan pemerintah. Menurut Lana, ketahanan pangan belum terwujud, nasib petani belum juga membaik, apalagi dalam beberapa kasus, pemerintah terus melakukan impor komoditas pangan teutama beras.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.