TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo - Ma'ruf Amin atau Jokowi - Ma'ruf sudah ditunggu oleh sejumlah pekerjaan rumah bidang ekonomi setelah keduanya dilantik pada siang hari ini, Minggu, 20 Oktober 2019. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada tiga PR yang menanti Jokowi - Ma'ruf, salah satunya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Menjaga pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen, apalagi tahun depan sinyal resesi global semakin kuat," ujar Bhima dalam pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 20 Oktober 2019. Dengan kondisi perekonomian global ini, ia tak berharap banyak bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh sampai ke target 5,3 persen. paling tidak, ia berharap pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi tidak anjlok di bawah 5 persen.
Caranya, tutur Bhima, pemerintah mesti menjaga daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kembali sejumlah kebijakan, seperti pencabutan subsidi energi dan bahan bakar minyak, listrik, dan kenaikan tarif seperti iuran BPJS Kesehatan. Adapun dari sisi ekspor, ia mengatakan kuncinya adalah perluasan pasar ke negara non-tradisional, peningkatan daya saing produk, dan peningkatan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam ekspor.
Pekerjaan rumah kedua, kata Bhima, adalah soal menyerap tenaga kerja, khususnya ke sektor formal. meskipun angka pengangguran terus menurun hingga ke 5,01 persen pada Februari 2019, namun ia menyoroti pengangguran usia muda di Indonesia yang mencapau 15,8 persen. belum lagi pengangguran SMK yang masih tinggi.
"Jadi janji kartu prakerja Pak Jokowi harus dilakukan secara serius dan bisa menghasilkan SDM yang siap kerja," ujar dia. pada periode kedua ini, pemerintah diminta untuk terus menjalin kerjasama dengan industri dalam menyiapkan sumber daya manusia era industri 4.0. "Jangan sampai skill missmatch masih terus terjadi."
Ketiga, Bhima menyebut pekerjaan rumah di bidang kesejahteraan. pemerintah diminta melakukan optimalisasi bantuan sosial dan dana desa untuk mengangkat tingkat pendapatan penduduk miskin perdesaan. Pengawasan dana bansos dan dana desa, tutur dia, juga harus diperkerat. Sehingga, dengan bertambahnya anggaran dana bantuan sosial justru menambah banyak kasus korupsi di Tanah Air.
Bhima menuturkan solusi dalam segara persoalan itu, dalam jangka pendek, dimulai dari pemilihan tim ekonomi yang berkualitas. "Harus ahli eksekusi, profesional dan punya integritas tinggi. Selanjutnya tinggal masalah koordinasi lintas sektoral dan pengawasan," kata Bhima.
Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen pada Minggu, 20 Oktober 2019. Pelantikan direncanakan digelar mulai pukul 14.30 WIB hingga 15.48 WIB.
