Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eksklusif: Catatan Menhub Soal Evaluasi Sektor Transportasi

image-gnews
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahad, 7 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahad, 7 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Masa jabatan Kabinet Indonesia Kerja Jilid I telah berakhir. Sejumlah menteri sudah berkemas-kemas untuk turun kursi menyambut pemerintahan baru. Sebelum menyongsong periode anyar, para pembantu presiden ini telah lebih dulu meletakkan kenang-kenangannya berupa catatan capaian selama masa kerja di masing-masing kementerian. Di samping gula-gula keberhasilan, menteri-menteri juga meninggalkan setumpuk pekerjaan rumah.
 
Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan memiliki tanggungan untuk meneruskan proyek pembangunan multimoda, percepatan pembangunan konektivitas, serta pengembangan transportasi perkotaan. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi membeberkan pekerjaan pemerintahan baru ke depan. Ditemui Kodrat Setiawan, Francisca Christy Rosana, Yohanes Paskalis, dan Sarah Ervina Dara di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat pada Selasa, 15 Oktober lalu, berikut ini wawancara Tempo terkait kinerja Kementerian Perhubungan selama beberapa tahun ke belakang. 
  
Sebentar lagi masa jabatan Bapak akan berakhir di Kabinet Indonesia Kerja Jilid I. Beberapa pekan menjelang akhir masa jabatan, sepertinya Bapak sibuk mengelarkan sejumlah program kerja. Apa saja sebenarnya target yang sedang dikebut dalam sepekan ini? 
 
Kami mengejar penyelesaian proyek KPBU (kerja sama pemerintah bersama badan usaha) untuk membangun dan mengembangkan bandara. Kami finalisasi pekan ini agar siapa pun (menteri) yang menjabat nanti siap segera bekerja. 
 
Bandara apa saja? Apakah kelimanya termasuk dalam prioritas pembangunan rencana strategis 2015-2019?
 
Kami sudah selesaikan Bandara Pekanbaru, Bandara Lampung, dan Bandara Belitung. Lalu saat ini Bandara Labuan Bajo sedang tahap proses. Ke depan kami siapkan Bandara Singkawang dan Bau-bau. 
 
Mengapa mendesak dikejar sebelum masa jabatan kelar? 
 
Karena proyek infrastruktur dalam kurun 5 tahun ke depan butuh dana lebih-kurang Rp 1.400 triliun. Pemerintah tidak bisa menopang dengan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Paling banter pemerintah mampu mendanai Rp 400 triliun. Maka kami harus segera berdayakan BUMN dan swasta. 
 
Mengilas balik ke belakang, Bapak dipilih menjadi Menhub pada 27 Juli 2016 menggantikan Ignasius Jonan. Konon, Bapak baru memperoleh informasi bakal menempati kursi Menteri Perhubungan pada hari—atau saat pelantikan dilakukan. Apa yang saat itu dikatakan Presiden? PR apa yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Bapak? 
 
Pemberitahun memang mendadak, tapi cair. Malam sebelum pelantikan saya ditelepon Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara). Secara spesifik, saya diberi tahu Presiden memberikan tugas sesuai degan visi-misinya. Sebagai menteri, saya diberi tahu pekerjaan rumah utama saya adalah konektivitas yang menghubungkan pelosok. 
 
Benarkah Presiden Jokowi meminta bapak memprioritaskan pembangunan bandara? 

Konsep besar Pak Presiden adalah kita harus menghubungkan daerah pelosok dan mendorong ekspor. Karena itu, bandara adalah jawaban kalau kita butuh konektivitas untuk menjangkau pulau-pulau terluar. 
 
Sampai akhir masa jabatan, berapa bandara yang sudah dibangun sesuai permintaan Presiden?

Ada 15 bandara. Tapi di luar itu, banyak sekali bandara yang dibangun oleh PT Angkasa Pura I Persero dan PT Angkasa Pura II Persero. Misalnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. 
 
Bapak juga diminta memuluskan proyek pembangunan Runway 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta?

Dasarnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah hub. Hub dibutuhkan di seluruh Tanah Air. Kami ingin meningkatkan leg of service. Kalau membiarkan Bandara Soekarno-Hatta speerti sekarang, leg of service-nya pasti turun. Bahkan kalau satu runway kolaps, terjadi ketimpangan yang luar biasa.
 
Sesuai dengan rencana strategis 2015-2019, Kementerian Perhubungan memiliki dua isu strategis, yaitu membangun konektivitas nasional dan membangun transportasi umum massal di perkotaan. Di masing-masing isu, apa yang belum sempat disentuh atau yang belum kelar digarap? 
 
Kalau bicara angkutan kota massal, kita sebenarnya sudah menyelesaikan pembangunan sesi I MRT (moda raya terpadu/mass rapid trasit). Tapi apa cukup? MRT baru berarti kalau dibangun 200 kilometer. Begitu juga dengan LRT (kereta layang ringan/light rail transit). Kita masih punya pekerjaan melanjutkan pembangunan LRT sampai paling tidak 200-300 kilometer. 
 
Untuk konektivitas nasional, banyak bandara yang sampai sekarang belum maksimal pengelolaannya. Kami mencatat perlu segera ada pembangunan bandara di Fakfak, Raja Ampat, dan Asmat. Sedangkan untuk angkutan laut, kita harus selesaikan beberapa pelabhan dalam 5 tahun ke depan. 
 
Menyelisik per sektor, di sektor perhubungan laut, Bapak memiliki tugas besar, yaitu memastikan agenda tol laut berjalan sesuai rencana. Namun, dalam prosesnya, tol laut kerap dinilai tidak efektif. Apa masalah utamanya? 
 
Yang dipersoalkan adalah angkutan balik. Angkutan balik tidak membawa muatan. Saya contohkan kapal ternak. Kami membawa sapi dari NTT ke Surabaya dan Jakarta. Tapi kapal itu kosong ketika kembali. 
 
Kami sebenarnya sudah siapkan solusi, misalnya daging sapi bisa dibikin frozen sehingga kapal ternak bisa mengangkut barang lagi ketika berangkat dari Jakarta dan Surabaya. Masalahnya kita harus bikin tempat pemotongan, tempat pembekuan. Kita perlu siapkan teknologinya. 
 
Masalah lainnya adalah pengawasan interdepartemen yang masih longgar sehingga memungkinkan tol laut dimanfaatkan tidak tepat sasaran alias terjadi kebocoran. Bagaimana Kementerian Perhubungan mengantisipasi? 
 
Memang pengusaha yang menikmati. Yang akan datang kami akan perketat menggunakan sistem teknologi informasi. Kami akan track siapa yang mengirim barang, kapal apa yang mengangkut, waktu pengiriman. Dengan teknologi ini, apa yang kita lakukan di tol laut terkontrol dengan baik dan sasarannya tepat. 
 
Dengan kondisi seperti ini pemerintah masih akan subsidi tol laut lima tahun mendatang? 

Dinamikanya tol laut ini bergerak. Subsidi menjadi non-subsidi. Tapi saya rasa 5-10 tahun depan masih perlu dilakukan subsidi. 
 
Apa pekerjaan utama mengembangkan laut ke depan? 

Kami sedang maksimalkan feeder.  Setelah menjangkau daerah utama, kami akan menjangkau daerah pinggiran. Misalnya, untuk masuk ke Yahukimo (Papua), kami perlu menyediakan kapal-kapal kecil. 
 
Berapa persen kesuksesan tol laut saat ini? 

75 persen. Sekitar 25 persen lainnya kami perlu menyelesaikan soal feeder. 
 
Balik ke sektor perhubungan udara, di masa-masa sulit industri penerbangan, bagaimana Kemenhub berperan agar maskapai bisa tetap menjaga keseimbangan bisnisnya? Bagaimana solusinya untuk mencegah perusahaan maskapai penerbangan merugi sehingga tidak menutup rute khususnya di bandara perintis? 
 
Ada dua hal. Di satu sisi, kami memberikan iklim baru bagi dunia penerbangan agar mereka sehat. Itu bisa dicapai dengan restrukturisasi. di sisi lain kami berikan insentif. Saat kondisi bisnis penerbangan sehat, kami bisa bagi peran dengan berbagi fungsi layanan. Nanti kami melakukan pemetaan. Kami kawinkan rute gemuk dengan rute yang mesti disubsidi sehingga mereka (perusahaan maskapai) rata-rata mendapatkan margin yang memadahi.
 
Bagaimana dengan operasional Bandara Kertajati yang sepi? 

For the future
, Kertajati akan luar biasa. Sekarang sepi karena akses menuju ke sana dari Kota Bandung, yaitu Jalan Tol Cisumdawu, belum selesai. Lalu, kami juga sedang membangun Pelabuhan Patimban. Kalau di Subang sudah maju, daerah Subang, Kertajati, dan Cirebon akan menjadi tiga pusat pertumbuhan baru. Ke depan, 10 tahun yang akan datang, pengangkutan kargo bukan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tapi Bandara Kertajati, langsung terintegrasi dengan pelabuhan dan jalan tol. 
 
Di sektor transportasi darat, Bapak pernah dihadapkan oleh isu menonjol, yakni pengaturan ojek online. Kemenhub disoroti karena mengeluarkan aturan yang menanungi ojol. Kabarnya, proses pernerbitan regulasi ini sampai membuat Bapak berdiskusi alot dengan Presiden. Apa yang diminta Presiden kala itu? Apa yang Bapak pertimbangkan sehingga akhirnya meberbitkan beleid tentang ojek online? 
 
Misi Pak Preisden adalah memberikan lapangan pekerjaan. Awalnya, saya menjabarkan bahwa ojek online begitu marak. Saya satu kali diajak rapat. Presiden bilang sektor-sektor informal harus dibangun. Konektivitas sampai ke ujung mesti terlayani. 
Sebelum menerbitkan aturan, kami ketemu berbagai pihak, seperti aplikator dan kelompok-kelompok lainnya. Kami sepakat bahwa angkutan online itu suatu keniscayaan. Akhirnya kami menerbitkan aturan dengan diskresi. 
 
Di sektor perkeretaapian,apa yang Bapak teruskan dari mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan? 

Pak Jonan punya pengalaman berhasil di PT KAI Persero. Saya meneruskan keinginan Pak Jonan dan Presiden agar angkutan masal di perkotaan dikembangkan berbasis kereta api. Proyek yang saya teruskan dari Pak Jonan adalah pembangunan MRT, LRT, kereta cepat, kereta semi cepat. 
 
Bapak pernah terpukul oleh beberapa isu kecelakaan. Di antaranya jatuhnya JT 610 dan tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Bagaimana upaya Bapak mengevalauasi sistem keselamatan transportasi di masing-masing sektor? Apa yang menjadi masalah utama bagi isu keselamatan? 
 
Yang namanya safety atau keamanan, di sektor layanan transportasi selalu harus ada perbaikan atau eskalasi. Kalau terjadi kecelakaan, itu berarti sistem keamanan kami belum maksimal. Karenanya, kami memaknai kejadian itu dengan perbaikan. Untuk KM Sinar Bangun, kami lakukan perbaikan tata-kelola angkutan-angkutan kapal. Selain membangun transportasi fisiknya, kami membangun manusianya.
 
Hal itu kami implementasikan saat membangun 12 pelabuhan di Danau Toba saat ini. Selain mengadakan banyak kapal, kami mendidik banyak orang. Kami juga perketat sistem. Dengan adanya pelabuhan, kapal harus berangkat dari dermaga resmi. Operasional kapal pun ada otoritasnya. Pembangunan pelabuhan di Danau Toba saat ini kami yang tangani. Supaya pembangunan fisik jadi, SDM terbentuk. Setelah tim terbentuk, pelabuhan kelar, kami serah-terimakan ke pemerintah daerah. 
 
Sedangkan soal yang terjadi dengan Lion Air, dalam waktu dekat kita akan menerima laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 
 
Menjelang masa jabatan kelar, seumpama tidak jadi menteri lagi, apa rencana Bapak? 
Ya ngeband, jalan kaki. Banyak kegiatan. 
 
Masih ngeband dengan personel yang sekarang, geng Kabinet Kerja Jilid I? 
Saya punya banyak teman. 
  
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | KODRAT SETIAWAN | YOHANES PASKALIS | SARAH ERVINA DARA
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

1 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

2 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

10 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

13 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

13 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

16 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

16 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

17 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

17 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024