"Pola ini dilakukan mengingat skema pembiayaan pada proyek infrastruktur dalam kurun 5 tahun butuh Rp 1.400 triliun. Sedangkan pemerintah paling banter hanya bisa membiayai Rp 400 triliun. Kalau tidak pakai KPBU, APBN tak bisa menopang,” tuturnya.
- Infrastruktur SDA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejatinya memiliki hajat membangun 65 bendungan hingga 2019. Keberadaan bendungan ini bertujuan untuk mencegah kekeringan, banjir, dan mendatangkan daya tarik wisata. Namun, dalam catatan kementerian, pemerintah baru mengelarkan 14 bendungan selama 2018.
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi saat mengunjungi Pulau Rica, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 10 Juni 2019. Pulau Rinca dan Pulau Padar merupakan salah satu lokasi yang menjadi habitat komodo. TEMPO/Subekti.
Sedangkan pada 2019, jumlah bendungan yang siap beroperasi diperkirakan hanya 15. Itu berarti, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan 36 bendungan. Kementerian PUPR menargetkan, pembangunan seluruh bendungan akan terlaksana pada 2022.
Selain bendungan, pemerintah telah membangun sejumlah embung. Kantor Staf Presiden mencatat, sepanjang 2015 hingga 2019, Kementerian PUPR telah merealisasikan pembangunan 1.062 unit embung. Kemudian, Kementerian Pertanian membangun 4.343 embung. Di sisi lain, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membangun 325 bendungan.
Untuk pengairan atau irigasi, Kementerian PUPR mencatat telah membangun jaringan baru di 1 juta hektare tanah. Kementerian juga merehabilitasi jaringan irigasi di 3,02 juta hektare. Sedangkan Kementerian Pertanian membangun jaringan irigasi tersier di lahan seluas 3,21 juta hektare.
Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengingatkan agar perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan diperhitungkan dengan matang. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian dari proyek yang dikerjakan. Ia mencontohkan, salah satu pembangunan infrastruktur yang kurang memberikan keuntungan optimal adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.
"Memang alasannya karena kebutuhan. Tapi kalau pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan, kami menilai ini akan menjadi bencana ke depan," katanya di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
