5 Tahun Jokowi, Memangkas Subsidi demi Ngebut di Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan pemudik melintas di jalan Tol Trans Jawa ruas Ngawi-Kertosono di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin, 3 Juni 2019. Memasuki H-2 Lebaran 2019, jalan tol Ngawi-Kertosono terpantau lancar. ANTARA

    Kendaraan pemudik melintas di jalan Tol Trans Jawa ruas Ngawi-Kertosono di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin, 3 Juni 2019. Memasuki H-2 Lebaran 2019, jalan tol Ngawi-Kertosono terpantau lancar. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Lima tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menahkodai negeri ini. Tak terasa, 5 tahun Jokowi sudah menjadi CEO Indonesia, yang banyak dikenang dengan semangatnya untuk menggeber pembangunan infrastruktur.

    Di periode I pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur memang menjadi fokus dan perhatian utama. Bahkan, kata infrastruktur seperti sudah melekat pada citra diri pemerintahan Jokowi- JK.

    Jokowi meyakini, sektor infrastruktur diyakini adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengacu pada hasil studi Dana Moneter Internasional (2014), kenaikan investasi infrastruktur publik mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Setiap 1 persen kenaikan investasi infrastruktur di negara berkembang akan meningkatkan output sebesar 0,1 persen pada tahun tersebut, dan 0,25 persen pada empat tahun kemudian.

    Berkaca dari hal itulah, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada awal pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, anggaran infrastruktur tercatat baru sebesar Rp269,1 triliun. Empat tahun kemudian, pada 2018, anggaran infrastruktur mencapai Rp410 triliun. Pada APBN 2019, anggaran infrastuktur naik 2,4 persen lagi menjadi Rp 415 triliun.

    Lalu, dari mana pemerintahan Jokowi  mendapatkan anggaran besar untuk sektor infrastruktur itu?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.