Peneliti Centre of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda mengatakan ada dua persoalan yang menjadi sebab peringkat daya saing Indonesia tersebut, antara lain adalah soal kesiapan sumber daya manusia. "Faktor kesiapan SDM yang paling utama dimana kualitas SDM Indonesia masih belum bisa bersaing dengan negara lain," kata Huda ketika dihubungi Tempo, Sabtu 12 Oktober 2019.
Berikutnya, Huda juga menunjuk penerapan insentif untuk mendorong inovasi juga terlambat. Salah satunya terkait pemberian super deduction tax (pembebasan pajak berganda) bagi program Research and Development (R&D) yang dilakukan oleh perusahaan.
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa Indonesia memang harus terus berbenah untuk memperbaiki daya saing global. Ia menyebut banyak bidang dalam pemerintahan yang harus diperbaiki mulai dari regulasi hingga kemudahaan untuk berinvestasi.
"Itu selalu kita bicarakan bahwa tingkat kompetitif kita di bawah Thailand, Vietnam. Mereka lebih baik dari kita (dalam daya saing dan kemudahan berinvestasi). Kita menyadari itu sehingga harus diperbaiki," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Rabu 9 Oktober 2019.
Meski mengantongi sejumlah catatan negatif soal melesetnya target pembangunan, pemerintahan Jokowi memiliki capaian positif dalam menjaga stabilitas angka inflasi sesuai RPJMN, yaitu di kisaran 3,5-5 persen. Di tahun pertama Kabinet Kerja, angka inflasi bahkan sudah berhasil dipangkas hingga mencapai 3,35 persen pada 2015 dari sebelumnya 8,36 persen pada 2014 ketika dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi berbincang dengan pedagang saat meninjau Pasar Badung di Kota Denpasar, Bali, Jumat, 22 Maret 2019. Pasar rakyat ini dirancang agar mendorong masyarakat untuk gemar berbelaja di pasar tradisional. Johannes P. Christo
Setelah capaian di tahun pertama Jokowi tersebut, angka inflasi terus terjaga di kisaran 3,5 persen. Pada 2016 misalnya, angka inflasi kembali turun ke 3,02 persen. Sempat naik ke 3,61 persen pada 2017, angka inflasi kembali merosot ke 3,13 persen pada 2018.
Pada 2019, pemerintah menargetkan inflasi berkisar 2,5-4,5 persen. Menteri Darmin Nasution optimistis angka inflasi untuk keseluruhan tahun ini berada di bawah target tersebut, yaitu di kisaran 3,4 persen.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa sepanjang bulan September 2019 terjadi deflasi sebesar 0,27 persen. Dengan terjadinya deflasi, maka inflasi sepanjang Januari hingga September 2019 mencapai angka 2,2 persen.
Untuk lima tahun berikutnya, Bambang Brodjonegoro yang juga Kepala Bappenas itu berharap Jokowi dan jajaran menterinya di masa mendatang bisa menerjemahkan RPJMN sehingga target dapat dicapai. Ia mengatakan rencana pembangunan 2020-2024 tidak begitu optimistis, namun tidak juga pesimistis. Sebab, ia melihat adanya sejumlah hambatan, misalnya ancaman resesi global di 2020.
"Sehingga, kita tidak boleh over optimistic," ujar Bambang. Ia pun mendorong pemerintah untuk terus menggenjot investasi khususnya di sektor manufaktur untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai rencana, yaitu rata-rata 5,4 persen dalam lima tahun ke depan.
DIAS PRASONGKO | BISNIS
