Canda Airlangga: Dilindungi Menaker, Ongkos Pergaulan Sri Mulyani

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Republik Indonesia  Airlangga Hartarto didampingi pemilik toko SRC Trijaya Tri Mulyani disela-sela Trade Expo Indonesia ke-34 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (16/10/2019).

    Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto didampingi pemilik toko SRC Trijaya Tri Mulyani disela-sela Trade Expo Indonesia ke-34 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (16/10/2019).

    Di hadapan Sri Mulyani, Airlangga juga mengatakan tiga menteri baru saja menyepakati aturan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Dua menteri lain yaitu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Aturan yang mulai berlaku April 2020 ini bertujuan untuk menghentikan peredaran ponsel ilegal atau ponsel black market.

    Dengan aturan ini, potensi tambahan pada kas negara mencapai Rp 2 triliun. Airlangga lalu bercanda, uang Rp 2 triliun merupakan pemasukan baru yang akan dicatat anak buah Sri Mulyani. Sehingga bisa kembali dalam bentuk anggaran untuk tiga kementerian yang terlibat. Masing-masing sekitar Rp 600 miliar. “Itu ongkos pergaulan lah,” kata Airlangga yang kembali membuat peserta tertawa.

    Di luar dari itu, acara ini sendiri diadakan di penghujung masa jabatan para menteri ekonomi di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Beberapa menteri seperti Darmin dan Rudiantara disebut tidak akan lanjut menjabat. Rudiantara bahkan telah lebih dulu mengadakan perpisahan di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Berbeda dengan keduanya, Airlangga malah digadang-gadang akan naik level menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet kedua 2019-2014, menggantikan Darmin. Namun, Airlangga tak mau merespon banyak soal isu ini. “No comment, itu hak prerogatif presiden,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.