Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Bappenas: Dibayangkan 5 Tahun Lama, Ternyata Cepat

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Menlu Retno Marsudi (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (keempat kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kelima kiri), dan Wamenlu AM.Fachir (kiri) serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Luar Negeri berfoto bersama di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat 18 Oktober 2019. Jusuf Kalla mendapat cinderamata lukisan serta kejutan perpisahan dari ASN Kementerian Luar Negeri karena akan purna tugas sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Menlu Retno Marsudi (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (keempat kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kelima kiri), dan Wamenlu AM.Fachir (kiri) serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Luar Negeri berfoto bersama di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat 18 Oktober 2019. Jusuf Kalla mendapat cinderamata lukisan serta kejutan perpisahan dari ASN Kementerian Luar Negeri karena akan purna tugas sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro,  mengenang kembali lima tahun karirnya menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo. selain menjadi Kepala Bappenas, Bambang pernah menduduki kursi Menteri Keuangan di awal periode pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.

 

Menurut dia, lima tahun masa jabatannya itu tak terasa lama. "Lima tahun yang dibayangkan lama, ternyata malah tak terasa ini sudah hari kerja terakhir," ujar Bambang di kantornya, Jumat, 18 Oktober 2019. Ia masih mengingat hari pertama ia menjadi Menteri Keuangan hingga dipindah tugas menjadi Kepala Bappenas. Ia mengatakan waktu terasa begitu cepat lantaran kesibukannya.

 

Dari dua kementerian yang pernah disinggahinya, pada mulanya Bambang merasa ritme waktu kala ia menjabat Menteri Keuangan sangat ketat ketimbang di Bappenas. Meski pada akhirnya pekerjaannya semakin padat mendekati akhir jabatannya menjadi Menteri PPN. Bahkan, ia mengatakan pekan depan pun sudah ada jadwal yang menanti Kepala Bappenas, kendati ia tak tahu apakah masih menduduki posisi itu atau tidak.

 

Menurut Bambang, Bappenas adalah tempat yang menarik. Sebab, ia bisa mengenal dan mengeksplorasi berbagai aspek dalam konteKs pembangunan nasional. "Tidak bisa mengatakan hanya mengerti ekonomi makro, terkadang harus berani berbicara stunting, defisit transaksi berjalan, pertumbuhan yang melambat, hingga investasi," ujar dia.

 

Selama menakhodai Bappenas, Bambang pun mau tidak mau harus cepat belajar dan memahami isu baru. Salah satu yang berkesan bagi dia adalah saat dimintai pendapat mengenai industri pertahanan. "Jadi dengan begitu banyak aspek memang akhirnya waktu juga yang membatasi kita di semua kegiatan."

 

Dari semua pengalamannya itu, hal yang paling terkesan bagi dia dalam konteks kebijakan adalah saat ia merasa berhasil mengubah paradigma anak buahnya di Bappenas untuk tidak lagi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahunan dengan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

"Kalau RKAP lama RPJMN lama isinya cuma apa targetnya, apa programnya, kemudian berapa batasan uangnya dan alokasi penganggarannya itu versi sebelumnya," ujar Bambang. Sekarang, kata dia, paradigma pembangunan itu sudah berubah dengan tidak hanya mengandalkan kocek pemerintah, namun juga non-pemerintah, yaitu swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha (KPBU), hingga investasi langsung dari swasta.

 

Belum lagi dengan lahirnya unit PINA alias Pembiayaan Investasi Non Anggaran juga menurut Bambang bisa mengubah pola pikir dalam pembangunan. Sehingga pembangunan bisa dipercepat dengan sokongan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. "Itu lah yang paling berkesan selama 3,5 tahun di Bappenas," ujar Bambang.

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

3 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

4 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.


Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

4 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

6 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.


Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi saat ditemui usai agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Pusat di Kantor Walikota Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.


Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

16 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.


Bappenas akan Adopsi Makan Siang Gratis dalam RPJMN usai Prabowo-Gibran Resmi Dinyatakan Menang oleh KPU

16 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Bappenas akan Adopsi Makan Siang Gratis dalam RPJMN usai Prabowo-Gibran Resmi Dinyatakan Menang oleh KPU

Bappenas menyebut program makan siang gratis akan masuk ke dalam RPJMN setelah Prabowo-Gibran dinyatakan menang oleh KPU.


FITRA Nilai Pemerintah Terlalu Terburu-buru Merumuskan Program Makan Siang Gratis

18 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
FITRA Nilai Pemerintah Terlalu Terburu-buru Merumuskan Program Makan Siang Gratis

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, merespons soal rencana pemerintah menyusun kebijakan program makan siang gratis.


Terpopuler: Mengapa Jokowi Bolak-balik ke IKN, KNKT Temukan Pilot dan Kopilot Batik Air Tertidur saat Terbangkan Pesawat

19 hari lalu

Penerbangan Batik Air (BTK673) nomor pesawat PK-LUV pada 25 Januari 2024. Pilot dan kopilot tertidur hampir setengah jam sehingga pesawat yang mestinya mendarat di Cengkareng sempat nyasar sampai sekitar langit Cianjur-Sukabumi. Sumber: KNKT.
Terpopuler: Mengapa Jokowi Bolak-balik ke IKN, KNKT Temukan Pilot dan Kopilot Batik Air Tertidur saat Terbangkan Pesawat

Berita terpopuler: Apa yang diresmikan Jokowi bolak-balik ke IKN, investigasi KNKT temukan pilot dan kopilot Batik Air tidur saat terbangkan pesawat.


Tanggapi Kritik Walhi, Bappenas; IKN Sepenuhnya Gunakan Energi Terbarukan pada 2045

20 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tanggapi Kritik Walhi, Bappenas; IKN Sepenuhnya Gunakan Energi Terbarukan pada 2045

IKN disebut akan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan pada 2045.