Rapat 150 Kali Soal BPJS, Pengamat: Rekor Tertinggi Kelas Dunia

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Chazali H. Situmorang menanggapi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang mengaku melakukan rapat hingga 150 kali guna menyelesaikan permasalahan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Menurut Chazali, aksi tersebut bisa diusulkan masuk dalam catatan Museum Rekor Indonesia atau MURI.

    "Yang membuat saya termenung, dan tidak habis pikir, adalah untuk keputusan menaikkan iuran 100 persen, memerlukan rapat 150 kali. Saya pikir, banyaknya pertemuan tersebut rekor tertinggi kelas dunia untuk membahas kenaikan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan. Wajar jika diusulkan masuk dalam rekor MURI," kata dia melalui pernyataan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2019.

    Kemudian ia mempertanyakan terkait siapa yang diberikan tanggung jawab untuk menghitung iuran mandiri dan besaran PBI (Penerima Bantuan Iuran). "Apakah Menkeu?, Menkes?, DJSN?, BPJS Kesehatan?," tambahnya.

    Menurut Chazali, berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan  Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mempunyai lex spesialis memberikan hanya kepada dua lembaga yakni BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

    "Kalau kita cermati, substansi tugas utama BPJS Kesehatan sesuai dengan UU BPJS, adalah pada dua persoalan pokok, yaitu terkait dengan kepesertaan dan iurannya, serta manfaat pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta," ungkap dia.

    Kemudian ia menjelaskan, terkait posisi kementerian dalam penyelenggaraan JKN adalah memberikan dukungan maksimum agar penyelenggaraan JKN  yang dipegang oleh BPJS Kesehatan, berjalan dengan efektif dan efisien,  dengan mengacu pada UU masing-masing sektor yang terkait serta aturan pelaksanaan (PP dan Perpres) sebagai implementasi dari UU SJSN dan UU BPJS.

    Jadi Chazali mengatakan, bahwa dua tugas pokok BPJS Kesehatan, tidak akan dapat terlaksana jika tidak didukung oleh kementerian dan sektor terkait. Oleh karena itu, lembaga BPJS sesuai dengan UU nya adalah badan hukum publik, bertanggung jawab langsung pada Presiden dan merupakan mitra dari kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

    Selanjutnya, untuk rapat membahas BPJS Kesehatan yang 150 kali tersebut menurut Chazali tidak perlu dilakukan. Jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, data lengkap, argumentasi yang kuat, komitmen tinggi, dan tekad yang sama untuk terselenggaranya JKN secara keberlanjutan." Ya paling banyak 10 kali selesailah," ujarnya.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.