Latar Belakang McKinsey Menangkan Lelang Kajian Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ibu Kota Baru Pakai Lahan Pemerintah

    Ibu Kota Baru Pakai Lahan Pemerintah

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan konsultan McKinsey & Company memenangkan paket studi kelayakan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur yang dilelang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan McKinsey bakal melanjutkan studi awal pemerintah yang sudah mencakup dampak sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.

    “Mereka tidak akan mulai dari nol, tapi menentukan strategi selanjutnya karena kami telah melakukan banyak penelitian," ujarnya, Kamis 17 Oktober 2019.

    Menurut dia, studi yang digeber selama tiga bulan itu akan merincikan kebutuhan pendanaan. Kajian pun mengarahkan ke perencanaan koneksi antara lokasi ibu kota baru, yang mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, denga kota besar di sekitarnya.

    Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan McKinsey bekerja lewat perwakilan di Indonesia. "Mereka siapkan pra master plan."

    Anggaran kajian tersebut merupakan bagian dari kecil dari Rp 1,96 triliun yang dianggarkan negara untuk keperluan pemindahan ibu kota tahun depan. Alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi yang terbanyak, hingga Rp 1,7 triliun. Sementara Bappenas menyiapkan Rp 100 miliar untuk berbagai persiapan, termasuk paket studi konsultan senilai Rp 24,9 miliar.

    Kepada Tempo, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara Bappenas, Imron Bulkin, mengatakan pra master plan akan mencakup rencana teknis, mulai dari pengeboran tanah hingga bentuk fondasi istana. "Kalau desain istananya dicari lewat sayembara."

    EKO WAHYUDI l REUTERS | YOHANES PASKALIS PAE DALE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.