TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan ada dua tantangan besar yang dihadapi di sektor perbankan selama lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla. Keduanya yakni, soal non performing loan/NPL atau rasio kredit macet dan likuiditas.
Kartika mengatakan munculnya tantangan tingginya NPL tersebut karena sejumlah sektor tengah mengalami kontraksi. "Kalau kita lihat NPL memang karena beberapa sektor seperti batu bara dan tekstil itu mengalami perlambatan," kata Kartika kepada media di Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.
Kemudian dari sisi likuiditas, selama lima tahun ke belakang perbankan mengalami ketatnya likuiditas atau pertumbuhan yang melambat. Hal ini sejalan dengan kondisi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga/ DPK atau dana murah dari masyarakat yang juga ikut melambat.
Meski begitu, Kartika menuturkan saat ini kondisi perbankan telah membaik, sejalan dengan likuiditas yang telah melonggar. Hal ini terlihat dari kondisi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama triwulan II dan III 2019.
Menurut Kartika, saat ini DPK sudah mulai tumbuh kembali setelah sempat melambat sejak awal tahun. Pertumbuhan DPK meningkat ke angka di atas 7 persen dari sebelumnya sempat turun di bawah 6 persen.
"Harapan kami memang dengan pemerintahan kabinet baru, optimisme muncul dan masuk capital inflow. Likuditas bisa melonggar dan pertumbuhan bisa balik pertumbuhan kredit bisa kembali di atas 10 persen," kata Kartika.
Selain itu, ke depan perbankan nasional juga harus mulai memperbanyak kerja sama dengan dengan perusahaan financial technology (fintech) layanan pinjam meminjam maupun dengan ekosistem e-commerce. Hal ini bisa bermanfaat, khususnya bagi bank untuk bisa menjangkau ke pasar ultramikro.
"Jadi tantangan ke depan, saya rasa lebih baik environment-nya. Memang, bank yang menengah dan kecil yang harus berubah jadi lebih digital dan lebih kerja sama dengan fintech," ujarnya.
